WALHI : Proyek Kereta Cepat Cina, Modus Rezim Jokowi Malayani Para Cukong

www.dakwahmedia.net - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat memastikan jika pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hanya dijadikan dalih untuk merampas lahan produktif rakyat demi memfasilitasi kepentingan pemodal.

Pembangunan kota megapolitan di sepanjang jalur trase yang akan mengabiskan lahan seluas 30.000 hektar menjadi tujuan utama dibanding penyediaan transportasi publik.

“Jika pemerintah ingin menciptakan transportasi publik mereka bisa merevitalisasi jalur kereta yang sudah ada,” kata Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan dalam siaran persnya, Minggu (27/3).

Dia menjelaskan, pemantauan Walhi, halaman rumah dan lahan pertanian warga di Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat yang juga dikenal sebagai kawasan perkebunan teh Walini sudah terpasang kain warna merah sebagai tanda wilayah tersebut akan tergusur jalur trase proyek kereta cepat.

“Padahal pihak berwenang hingga kini belum melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai nasib warga,” kata Dadan.

Wilayah tersebut, merupakan salah satu dari empat Transit Oriented Development (TOD) yang akan dikembangkan di sepanjang jalur kereta cepat. Dari Cikalong Wetan pula pelaksanaan pembangunan dimulai. Sementara warga di desa-desa terdampak setempat seperti Desa Cikalong, Rende, Tenjo laut, Puteran, dan Mandalasari mengaku belum tahu detail pelaksanaan proyek yang akan menggusur lahan dan pemukiman mereka.

Selain TOD Halim, Karawang dan Tegal Luar, TOD Walini yang berada di Cikalong Wetan itu juga berpotensi menghilangkan kawasan penting penopang daya dukung lingkungan dan lahan produktif warga. Daerah tersebut merupakan wilayah resapan air di mana alirannya sangat menopang keberadaan pesawahan serta suplai air waduk Cirata.

“Selain itu, tentunya pembangunan jalur trase kereta cepat beserta pengembangan TOD Walini juga akan menyingkirkan warga setempat dari ruang produksinya,” ungkap Dadan.

Luas total konsesi Walini sendiri mencapai 4.401 hektar. Dalam wilayah itu direncanakan dibangun TOD seluas 1.270 hektar serta pengembangan Kota Raya Walini seluas 3.000 hektar. Artinya, pembangunan tersebut luasannya akan mencaplok seluruh konsesi Walini dan setengah wilayah kecamatan Cikalong Wetan. Padahal, ada sekitar 5.000 jiwa yang masih bergantung kepada komoditas teh dan getah karet kehilangan mata pencaharian, dan seribu kepala keluarga kehilangan lahan pertanian.

Sejak Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pada 21 januari 2016 lalu yang ditindaklanjuti penerbitan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanggal 18 maret kemarin, publik masih mempertanyakan urgensi dan motivasi di balik percepatan pembangunan. Pemerintah juga tidak pernah membicarakan nasib warga di daerah terdampak.

Dengan panjang jalur trase mencapai 145 kilometer, jalur tersebut akan melintasi sembilan kabupaten dan kota, serta mengorbankan 83 kelurahan dan desa. Diperkirakan sekitar 3.500 kepala keluarga terkena dampak langsung penggusuran pemukiman dan lahan pertanian. Ke depannya, risiko tersebut dampaknya meluas yang akan ditanggung oleh tiga juta penduduk.

“Bahkan resiko bencana terpampang nyata, karena lintasan jalur merupakan wilayah pertemuan tiga sesar yaitu Cimandiri, Lembang dan Baribis yang rentan menimbulkan gerakan tanah dan longsor,” beber Dadan.

Dari berbagai regulasi yang diterbitkan serta berdasarkan pemantauan lapangan yang telah dilakukan, Walhi meminta pemerintah untuk mencabut regulasi terkait pembangunan kereta cepat dan pembangunan infrastruktur lainnya. Karena hanya akan menambah beban ekologi dan derita rakyat Jawa Barat.

“Cukup sudah Jatigede, Tol Cipularang, Gedebage menjadi contoh buruk bagaimana pembangunan yang dilakukan tanpa perhitungan telah menimbulkan bencana, kemiskinan dan menyempitkan ruang rakyat. Sebab rakyat Jawa Barat dengan kearifan lokalnya lebih tahu apa yang mereka butuhkan,” demikian Dadan. [EM/DakwahMedia]

Plis Like Fanpage Kami ya