MUI Temukan Tiga Kejanggalan dalam Kasus Penggusuran Kawasan Luar Batang

www.dakwahmedia.net - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan muhibah dan dialog langsung dengan warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan dan Luar Batang di lokasi penggusuran pada Selasa, 10 Mei 2016 lalu. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat, mendengar dan menampung aspirasi secara langsung dari warga.

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, pada Selasa 26 April 2016, warga kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara itu terlebih dahulu mengadu ke Kantor MUI.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat Ikhsan Abdullah mengungkapkan, dari hasil muhibah dan dialog di lapangan, MUI menemukan setidaknya fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Tiga hal ini, kata Ikhsan, belum pernah diekspos dalam pemberitaan.

"Pertama, sebelum penggusuran tidak pernah dilakukan sosialisasi berupa dialog oleh Gubernur dengan warga di tiga kampung itu. Sama sekali tidak ada dialog," ungkap Ikhsan.

Menurut Ikhsan, langkah Pemprov DKI itu bisa disebut sebagai pelanggaran konstitusi. Karena seharusnya Negara melindungi tumpah darah. "Sebaliknya dalam hal ini negara merampas hak-hak masyarakat," ungkap advokat ini.

Temuan kedua, lanjut Ikhsan, masyarakat Pasar Ikan, Kampung Akuarium dan Luar Batang, telah menggarap dan berada di lahan itu sejak 1730 M silam. Artinya, masyarakat berada di tempat itu ratusan tahun sebelum Indonesia berdiri pada 1945 apalagi Pemprov DKI Jakarta yang dibentuk pada 1961.

"Dalam hukum perdata, setelah seseorang secara kontinyu menguasai sesuatu selama 30 tahun, wajib diberi hak. Bukan malah digusur," jelas Ikhsan.

UU Pokok Agraria dan PP No. 10/1961, kata Ikhsan, telah mngatur apabila rakyat atau siapapun menggarap tanah secara kontinyu lebih dari 20 tahun dia harus diberi hak sertifikasi. Sehingga dalam kasus masyarakat Luar Batang, harusnya negara memberikan mereka hak sertifikasi.

Ketiga, Ikhsan mempertanyakan bukti kepemilikan lahan Luar Batang yang diklaim oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal secara historis masyarakat telah menghuni kawasan tersebut sejak 1730 silam, jauh sebelum Negara Republik Indonesia lahir, begitu pula sangat jauh sebelum lahirnya Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI harus bisa membuktikan atas hak yang dimilikinya sejak sebelum kemerdekaan RI hingga saat ini," tandasnya. [SI/DakwahMedia]

Plis Like Fanpage Kami ya