Akibat Kebijakan Ahok Pro- Terhadap Pemilik Modal, Ketimpangan Ekonomi Warga Jakarta Semakin Melebar

www.dakwahmedia.net - Selama naik menjadi pemimpin di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diragukan kemampuannya oleh beberapa pengamat dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya. Tidak hanya itu, Ahok juga dinilai tela meluluhlantakkan perekonomian masyarakat, khususnya warga kelas bawah di dalam beberapa kebijakannya.

Berikut analisa dari pengamat Muchtar Effendi Harahap (NSEAS) melalui siaran persnya yang diterima voa-islam.com, beberapa waktu lalu:

“Fungsi utama Pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah harus mampu mengurangi jumlah rakyat nganggur, miskin dan ketimpangan/kesenjangan ekonomi kaya-miskin. Ketimpangan ekonomi melebar akan memperkuat ketidakadilan sosial, bahkan timbulkan kerusuhan sosial (social unrest).

Fungsi utama Pemerintah ini juga harus berlaku pada Pemerintah DKI Jakarta di bawah Ahok. Pemerintah DKI harus mampu mengurangi ketimpangan ekonomi kaya-miskin. Soalnya, apakah Ahok mampu mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat DKI?

Data, fakta dan angka ternyata bicara, TIDAK! Ahok sebagai Gubernur gagal menjalankan fungsi Pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi ini. Bahkan, secara nasional ketimpangan DKI Jakarta tertinggi. Ekonomi Jakarta saat ini hanya dinikmati oleh kalangan menengah atas.

Ketimpangan ekonomi dinilai dengan Gini Rasio (antara 0 s/d 1), yakni alat mengukur derajat kesenjangan ekonomi kaya dan miskin. Jika nilai Gini Rasio 0, berarti pemerataan sempurna. Jika 1, berarti ketimpangan sempurna….” [vi/dm]

Plis Like Fanpage Kami ya