Gema Pembebasan DIY Serukan Ganti Rezim Ganti Sistem, Tegakkan Syariah dan Khilafah

Dakwah Media - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan D.I Yogyakarta mengadakan aksi damai pada kamis (12/01), Aksi ini di selenggarakan dalam rangka mengecam kebijakan-kebijakan Rezim Jokowi-JK diawal tahun 2017 ini yang semakin dzholim & menyengsarakan rakyat (diantaranya: PP no 60 tahun 2016 tentang kenaikan tarif administrasi STNK & BPKB, juga kenaikan TDL 900 VA, kenaikan BBM, & harga-harga sembako). Aksi yang dimulai pada pukul 09.30 ini berawal dari parkiran Abu Bakar Ali menuju kantor DPRD DIY yang dimeriahkan dengan nyanian yel-yel serta teatrikal mendorong kendaraan Nozomi sebagai representasi dari penolakan terhadap naiknya BBM & Tarif Adm. STNK & BPKB.

Selain membawa beberapa poster yang bertuliskan isi-isi dari kado pahit Rezim Jokowi-JK di awal tahun 2017. Tuntutan Utama dari Gema Pembebasan D.I Yogyakarta ini terlihat pada Spanduk Utama yang mereka gelar “Kado Pahit 2017: BBM, TDL, Pajak, Sembako, semua naik! Bukti Rezim Jokowi-JK Pengkhianat Rakyat, Ganti Rezim-Ganti Sistem! Tegakkan Syariah & KHILAFAH!!”

Irfan Mengungkapkan bahwa “Kenaikan harga harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif pajak, pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta defisit anggaran negara yang membuat kondisi rakyat melarat dan negara sekarat adalah dikarenakan selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi – JK, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang pro terhadap kapital asing dan asengyang berangkat dari paradigma liberalism dalam seluruh lini (ekonomi, politik, hukum, dsb), hal ini menunjukkan rezim penguasa saat ini tak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya, yakni rezim neolib yang berlindung dibalik citra ‘” berakar dari paradigma liberalism dalam seluruh aspek (ekonomi, politik, hukum, dsb) wong cilik’ namun menindas rakyat cilik!”

“Data Statistik menunjukkan Rasio Gini Indonesia saat ini menyentuh angka 0,43 artinya apa? Ini artinya 43% kekayaan negeri ini dikuasai oleh 1% orang saja, inilah bukti bahwa ekonomi negeri ini di atur dengan kapitalisme yang membuka ruang bagi kepemilikan Individu terhadap Kekayaan Negeri ini selebar-lebarnya”, Cetus Bung Tahir perwakilan Mahasiswa UAD.

“Negeri kita kaya, minyak kita melimpah, lahan kita subur, emas kita punya tapi sayang emas kita dikuasai Fripot dipapua, saudara-saudara saya akan sebutkan ciri-ciri nergara pemalas setidaknya tiga hal; 1.kerjaannya memalak rakyat yang tak ubahnya seperti preman-preman di pasar dengan sumber pendapatan negara dari pajak lebih dari 80%, mwka pemeritah mengapuskan subsidi untuk rakyatnya, harga BBM naik, biaya TDL, dan biaya administrasi STNK dan BPKBpun naik, 2. Kerjaannya menghutang sedangkan hutang Indonesia sekarang mencapai Rp 4.215,6 Triliun. Jadi negeri ini belum sepenuhnya merdeka karna hasil kekayaan alam kita bukan dinikmari anak bangsa sendiri melainkan para asing dan aseng.” Pungkas Baim, Orator Ulung dariKampus STEI Hamfara.

Aidul mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Dalam Orasinya mengatakan bahwa” solusi dari permasalahan semua ini yaitu hanya 2 kata, yakni; penerapan syariah islam yang Rahmatan lil’aalamiin dalam bingki Khilafah, mengingat bahwa masyakat Indonesia khsususnya Yogyakarta adalah mayoritas muslim, dimana penerapan Syariah dan Khilafah tidak hanya mengurusi kemaslahatan kaum muslimin tetapi juga untuk non muslimin. Beliau menegaskan kepada warga Yogyakarta, “tidak perlu takut dengan kata Khilafah sebab Khilafah ada kaitannya dengan kesultanan Yogyakarta, siapa pun warga yogyakarta yang menolak Khilafah, berarti mereka tidak memahami tentang sejarah kesultanan Yogyakarta”. Kesultanan Yogyakarta berdiri dibawah mandat Kekhilafaan Turkey Usmani. Ini menunjukan bahwa yoyakarta merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Khilafah yang perna Berjaya selama tigak belas abad.”

Ditengah khidmatnya Aksi yang sedang berlangsung, 3 orang (Bung Vier, Bung Sani & Bung Aziz) selaku perwakilan dari peserta Aksi juga melakukan Audiensi kedalam gedung DPRD DIY untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait “Kado pahit Rezim Jokowi-JK” tersebut. Dikarenakan para Wakil Rkyat sedang melakukan kunjungan Kerja ke Jakarta, perwakilan dari peserta aksi tersebut disambut oleh pihak Humas Kantor DPRD DIY. & Press Release Gema Pembebasan akhirnya diterima oleh Humas Kantor DPRD DIY untuk disampaikan ke Wakil Rakyat yang harapannya bisa diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Di penghujung acara Aksipun di tutup dengan Pernyataan Sikap Gema Pembebasan atas Kado Pahit Rezim Jokowi-JK” [GP_Jogja]