Pahlawan itu Bernama PSK, Benarkah?

Bukan menjadi hal yang asing lagi jika seorang wanita duduk di kursi dewan. Bahkan kuota wanita sedikitnya 30%. Dalam pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Diharapkan dengan adanya keterwakilan wanita dalam kursi DPR mampu menyuarakan aspirasi kaum wanita.

Sungguh ironis dengan pernyataan Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti, Kamis (23/1/2014)., "Pekerja seks komersial adalah pahlawan keluarga karena mereka umumnya bekerja untuk menghidupi keluarga. Dalam kondisi itu, tidak manusiawi jika tempat pelacuran ditutup. Selain tidak manusiawi, dengan ditutupnya lokalisasi akan menimbulkan persoalan baru, yaitu menambah kemiskinan dan merebaknya penyakit kelamin. Pasalnya, kemungkinan para PSK itu akan mangkal di jalan-jalan bila lokalisasi ditutup,”

Widya menjelaskan, menutup lokalisasi pelacuran adalah hal mudah. Hanya diperlukan persetujuan DPRD dan berkoordinasi dengan Polres dan Satpol PP. Namun, dampak dari penutupan tersebut sangat sulit diatasi.

“Bisa saja menutup tempat pelacuran, tapi PSK-nya harus diberi pekerjaan dulu,” tegas Bupati.

Widya mengatakan, kerap ditemui bahwa para pelacur yang telah dibekali keterampilan menjahit dan pulang ke kampung halaman, tiga bulan kemudian kembali ke lokalisasi. Alasannya, saat menjadi penjahit, mereka kesulitan mencari pelanggan.

Sementara pada saat yang sama, mereka harus tetap menghidupi anak-anaknya. “Pernah saya tanya kepada para PSK. Kenapa kembali ke lokalisasi? PSK itu menjawab karena kesulitan mencari pelanggan. Sementara kalau dia menjadi PSK, sehari bisa mendapat lima pelanggan,” tambahnya dengan tawa kecil.

Sekilas tampak seakan penutupan lokalisasi adalah hal yang membahayakan. Meskipun pernyataan di atas disampaikan oleh wanita yang berkerudung. Tidak setiap apa yang terucap dari wanita yang berkerudung terjamin 100% kebenarannya. Bukan berarti kita terlarang mempercayai pernyataan kaum wanita berkerudung, namun kita perlu waspada akan opini yang disampaikan oleh siapa saja. Hanya Islamlah tempat berkaca yang tepat. Dapat dikatakan “lihatlah apa yang disampaikan bukan siapa yang yang menyampaikan.

Seorang wanita yang bersedia menjadi PSK diantaranya dikarenakan tuntutan ekonomi, gaya hidup, berfikiran sempit akan lapangan pekerjaan dan lainnya.

Banyaknya anggota dewan dari kalangan wanita ternyata belum mampu menjadi solusi atas masalah wanita. Kapitalisme yang digemborkan telah menekan kedudukan kaum wanita. Bekerja yang menjadi hal mubah/boleh kini seakan menjadi sebuah kewajiban. Tugas kaum wanita kini bertambah, selain sebagai pengatur rumah tangga, juga menjadi tonggak penghidupan keluarga. Wanita semakin terbebani dengan eksisnya ideologi kapitalisme ini. Tak sedikit pekerjaan harampun menjadi pelarian.

Tampaknya para pemimpin negeri ini kebingungan akan solusi dari masalah yang mengancam negeri ini. Mereka kebingungan bagaimana cara mereka melindungi rakyatnya dan mengayomi kaumnya. Sungguh memang demokrasi telah menjadikan manusia kebingungan yang bertubi-tubi. Solusi yang justru menimbulkan masalah yang lebih besar kian sering terjadi.

Mengenai pernyataan “Selain tidak manusiawi, dengan ditutupnya lokalisasi akan menimbulkan persoalan baru, yaitu menambah kemiskinan dan merebaknya penyakit kelamin”, tampaklah cara berfikir beliau yang pragmatis seakan lokalisasi tidak bisa ditutup. Sementara kita ketahui bersama bahwa lokalisasi juga menjadi sumber merebaknya penyakit kelamin. Jika ingin penyakit kelamin musnah, maka bukanlah menjadikan lokalisasi legal, namun menutup segala pintu seks bebas (perzinaan).

Jika para PSK menghidupi keluarganya dengan menjajakan dirinya, layakkah hal ini disebut sebagai pahlawan? Jika kategori pahlawan adalah orang yang bekerja menghidupi keluarga, apakah sang koruptor juga layak disebut sebagai pahlawan?

Penulis: Anna Mujahidah Mumtazah

Plis Like Fanpage Kami ya