Sebut PSK Pahlawan, Pemerintah Peralat Kemaksiatan

Oleh : Chandrayati (Pemerhati Sosial)

Beredarnya berita bahwa bupati Kendal menyatakan PSK adalah pahlawan keluarga, (Kompas.com, 23 Januari 2014), cukup layak untuk mendapat sorotan. Jika di masa lalu PSK memiliki sebutan WTS karena perbuatan mereka tak layak dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan, maka sekarang posisi mereka hendak diangkat lagi dengan penilaian sebagai seoang pahlawan.

Menilai PSK sebagai pahlawan seakan menyiratkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan mulia. Berjuang mengatasi himpitan ekonomi keluarga mereka, layaknya superhero yang berhasil menyelamatkan korban.

Benar adanya, tak ada satupun yang menjadi PSK dengan sukarela, dengan kata lain mereka juga adalah korban salah urus dari pemerintah. Pemerintahlah yang bertanggungjawab penuh mengurusi kebutuhan rakyat, (mulai dari) penyediaan lapangan kerja halal yang memadai sampai penyadaran akan tanggungjawab menai nafkah bagi seorang kepala keluarga, hingga pemberian sanksi yang tegas bagi yang enggan menjalankan.

Disisi lain (pemerintah juga wajib) mengedukasi rakyat tentang kewajiban menjadikan halal-haram sebagai standar perbuatannya. Menyadarkan akan pentingnya sikap zuhud untuk mencegah budaya konsumerisme. Serta mengedukasi sikap syukur,sabar dan tawakal agar tak ada lagi ketakutan dan khawatir tidak cukupnya rejeki. Tak pelak lagi memang,edukasi ini penting untuk selalu dijalankan oleh pemerintah.

Saat ini apa yang dilakukan pemerintah tidaklah demikian. Alih-alih mengedukasi, pemerintah melalui berbagai kebijakkannya malah menjadikan individu masyarakat kian konsumtif, tak peduli halal-haram, serta menghamba pada materi. Kapitalisme telah membentuk standar baru dalam ukuran kebahagiaan manusia, yaitu berlimpahnya materi.

Tak cukup dengan komersialisasi wanita, dimana wanita dijadikan "item" penarik konsumen. Di sisi lain, wanita dipaksa ikut menafkahi keluarga dengan bekerja, terlepas itu halal atau haram. Namun kapitalisme juga menjaganya agar tetap lestari dengan cara menyanjung PSK dan menjuluki mereka sebagai pahlawan keluarga. Sehingga kegiatan berzina yang dilarang dalam agamapun ini tetap terjaga kelestariannya karena sudah mendaptkan "restu" dari penguasa. Dengan begitu para PSK merasa berjasa dengan penghormatan dari pemerintah.. Disinilah pemerintah memperalat kemaksiyatan yang dilakukan PSK dengan berlepas tangan atas segala permasalahan kehidupan mereka.

Berzina, apapun alasannya adalahsebuah kemaksiatan. Bermaksiat dan memfasilitasi sebuah kemaksiatan adalah perbuatan dosa, sehingga harus dihentikan. Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memberantas kegiatan tersebut dengan tuntas, diiringi pemberian solusi komprehensif atas permasalahan yang melatarbelakangi profesi PSK.

Untuk solusi praktis bisa dengan memberikan keterampilan dan modal usaha, dan tentu saja harus membina ketakwaan mereka agar tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi. Tapi itu semua itu tidak cukup tanpa mengubah sistem yang mengatur seluruh lini kehidupan agar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Hal ini hanya akan terjadi saat semua aturan dikembalikan pada aturan yang haq, aturan illahi rabb. Yang pelaksanaannya didukung oleh individu-individu masyarakat yang bertakwa, kontrol masyarakat yang ketat dan negara sebagai pelaksana aturan. Wallahu 'alam

Plis Like Fanpage Kami ya