Fadli Zon Sebut Dua Menteri Jokowi Perlu Direvolusi Mental

Aktivitas merokok yang dilakukan Susi dan Hanif adalah salah satu yang harus direvolusi mental oleh Presiden Jokowi

okezone

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti nampak merokok di depan wartawan di Istana Negara

Hidayatullah.com–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan dua menteri pilihan presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu mendapatkan revolusi mental.

Ia meminta agar para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat luas. Hal itu terkait dengan kebiasaan merokok sejumlah menterinya.

“Sebaiknya jangan memberi contoh yang kurang baik dan memberikan contoh yang baik,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014), dalam diskusi yang membahas polemik Pilkada langsung atau tidak langsung.

Pernyataannya itu disampaikan menanggapi aktivitas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri yang merokok di lingkungan Istana Kepresidenan.

“Merokok boleh saja itu hak pribadi, tapi kan lebih bagus sembunyi-sembunyi. Ya merokok di tempat yang tepat lah,” ujar Fadli Zon.

Fadli pun menyebut, aktivitas merokok yang dilakukan Susi dan Hanif adalah salah satu yang harus direvolusi mental oleh Presiden Jokowi.

“Mungkin itu salah satu yang termasuk harus direvolusi mental,” tandas Fadli Zon.

“Mungkin itu salah satu yang termasuk harus direvolusi mental,” tandas Fadli Zon (Foto: Liputan6)

Sebelum ini, tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang merokok di hadapan wartawan sesaat setelah acara pengenalan nama 34 menteri oleh Presiden Joko Widodo di komplek Istana Kepresidenan, Ahad (26/10/2014) mendapat kecaman masyarakat dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh. [baca: KPAI Kecam Menteri Jokowi yang Merokok di Istana]

Susi kedapatan merokok usai Presiden Jokowi mengumumkan nama kabinetnya Minggu 26 Oktober petang. Sedangkan Hanif kedapatan merokok, usai Presiden Jokowi melantik menteri Kabinet Kerja, Senin 27 Oktober dan sempat mendapat teguran Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).*