Hidayat Nur Wahid Minta Dunia Internasional Kerjasama Tangani Virus Ebola

Nasional

Kamis 21 Zulhijjah 1435 / 16 October 2014 12:43

Laporkan iklan?

hidayat nur wahid Hidayat Nur Wahid Minta Dunia Internasional Kerjasama Tangani Virus Ebola

Laporkan iklan ?

BAHAYA yang ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat internasional. Menanggapi hal ini, diperlukan upaya dari seluruh negara untuk melakukan kerjasama serta memberikan bantuan nyata kepada negara-negara yang saat ini menjadi korban dari penyebaran virus Ebola (affected countries).

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR-RI Hidayat Nur Wahid, saat mewakili Delegasi RI dalam pembahasan mata acara khusus (Emergency Item) Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-131 dengan topik “the role of parliaments in supporting an immediate an robust international response to the Ebola epidemic”, Selasa (14/10/14) di Jenewa, Swiss.

Politisi F-PKS ini menambahkan bahaya yang ditimbulkan Ebola memiliki berbagai dimensi, baik dimensi kemanusiaan maupun dimensi sosial, yang harus ditangani secara bersamaan.

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, para anggota parlemen di seluruh negara anggota IPU memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memperkuat sistem kesehatan di negaranya masing-masing secara menyeluruh, terutama melalui pembahasan dan pengesahan berbagai hukum nasional yang akan memperkuat kebijakan nasional di bidang kesehatan,” jelas Hidayat.

Selain berpartisipasi pada pembahasan Emergency Item tersebut, Delegasi Indonesia juga berpartisipasi pada berbagai pertemuan yang membahas berbagai isu lainnya, antara lain berpartisipasi pada pertemuan IPU Standing Committee on United Nations Affairs; IPU Standing Committee on Peace and International Security; serta IPU Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade.

Khusus pada pertemuan IPU Standing Committee on UN Affairs, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Anggota DPR-RI Evita Nursanty, telah menyampaikan beberapa pandangan Indonesia terkait dua isu yang dibahas.

Pada isu terkait “Promotion of a democratic and equitable international order”, ditekankan bahwa isu self-determination tidak dapat diartikan secara sempit, mengingat hal tersebut harus dilihat dari perspektif keutuhan wilayah suatu negara yang berdaulat (sovereignty and territorial integrity).

Delegasi Indonesia menyayangkan bahwa laporan UN Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable order pada tahun 2013 menyarankan agar Sidang Majelis Umum PBB melakukan kajian ulang terhadap isu Papua Barat.

“Bagi Indonesia, Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan bukan lagi menjadi isu yang perlu diperdebatkan lagi oleh masyarakat internasional,” tegas Evita.

Pada saat pembahasan isu the Role of Corporations in UN Decision-Making, Delegasi Indoenesia memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan kalangan pengusaha (private sectors) yang bergerak di bidang pertambangan/extractive industries.

“Perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat legislasi di tingkat nasional ataupun internasional untuk menjaga agar kegiatan private sectors tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia di daerah pertambangan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini seperti dilansir laman DPR.

Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-131 berlangsung pada 11 – 16 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Pada Sidang IPU tahun ini, Delegasi Indonesia masih terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pencalonan anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf untuk menduduki jabatan Presiden IPU periode 2014-2017. [rn/Islampos]

Laporkan iklan ?