Butuh Rp 60 Triliun, Pemerintah Lirik BPJS Danai Tol Trans Sumatera

Pemerintah tengah mengejar pembangunan infrastruktur, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatera. Secara total, pembangunan yang membentang dari Aceh hingga Lampung ini dirancang sepanjang 2.800 kilometer.

Dari total ini, sepanjang 825 kilometer menjadi prioritas pembangunan yang membutuhkan dana sekurang-kurangnya hampir Rp 60 triliun.

"Ini possible karena kan 5 tahun. Jadi kalau Rp 60 triliun dibagi 5, Rp 12 triliun per tahun," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W Husaini di Medan, Senin (29/2/2016).

Dana ini berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Layanan Umum (BLU). Namun, kata Hediyanto, dana tersebut tidak mudah untuk dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Menkeu). Pasalnya, dana BLU ini berasa di dalam neraca pendapatan, sementara pembangunan tol masuk di dalam neraca barang.

Untuk itu, pembangunan tol harus dipindahkan ke neraca pendapatan lebih dulu. Sedangkan proses pemindahan ini tidak bisa diprediksi memakan waktu berapa lama.

"Itu ada teknik-teknik keuanganlah. Uang ini bukan uangnya pemerintah, jadi tidak bisa otomatis langsung kita pakai," kata Hediyanto.

Selain BLU, ada kemungkinan pemerintah melirik sumber pembiayaan lainnya, yaitu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Namun, Hediyanto juga tidak bisa memastikan apakah dana BPJS Ketenagakerjaan ini dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tol. [kompas]

Komentar Redaksi:

Setelah rakyat diperas melalui pajak, lalu rakyat juga diperas melalui BPJS dengan dalih untuk dana kesehatan rakyat, namun pada ujung-ujungnya dana BPJS digunakan untuk membangun insfrasturktur negara yang tak berhubungan sama sekali dengan kesehatan. BPJS menjelma menjadi mesin uang bagi pembangunan negara, lalu apa bedanya BPJS dengan pajak? hampir-hampir dapat dikatakan tindakan pemerintah ini merupakan gaya lama memalak rakyat dengan nama dan dalih baru yaitu BPJS.