Hariman Siregar Heran Pemerintah Paksakan Infrastruktur Di Tengah Masa Krisis

Dakwah Media - Direktur Indemo Hariman Siregar mengkritik pemerintah yang tidak mengubris krisis sebagai acuan yang lebih masuk akal ketimbang memaksakan diri membangun proyek-proyek infrasruktur yang belum jelas sumbernya. Kritik ini disampaikannya saat menyampaikan orasi politik pada acara 17 Tahun Indemo dan 43 Tahun Peristiwa Malari 1974 dan diskusi bertajuk "Kebangkitan Populisme" yang digelar di Mawar Conference, Balai Kartini, Minggu (15/1).

Sebagai aktivis, Hariman melihat banyak hal yang belum sesuai harapan. Setelah reformasi, kalangan aktivis sebemarnya meyakini demokrasi di Indonesia akan berjalan ideal jika didukung infrastruktur kuat.

Infrastuktur yang dimaksud yakni rule of law, civil society yang mandiri dan keberadaban, kebebasan pers yang tidak menghamba kepada segelintir pemilik, dan partai politik yang melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.

"Namun dari empat struktur itu tidak ada satu pun yang jalan," tegas Hariman.

Sebaliknya, yang tersisa saat ini hanya struktur dan kultur. Namun karena tidak adanya dukungan infrastruktur politik yang memadai, struktur demokrasi yang tersisa dalam banyak hal tidak memiliki korelasi langsung dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat luas.

"Struktur yang tersisa hanya menghamba kepada kepentingan diri sendiri. Makanya, tidak mengherankan jika sumber daya yang semestinya memperkuat demokrasi kini berlomba-lomba duduk di struktur," kata Hariman lagi.

Begitu pula kultur politik. Dia mengatakan kultur ini seharusnya didukung infrastrukrur demokrasi yang kuat pula. Namun hal itu tidak terjadi. Akibatnya, leadership yang kuat tidak terjadi.

Kecakapan dan integritas dikalahkan oleh maraknya politik pencitraan dan politik uang. Dari fenomena ini muncul elit penyelenggara negara yang seakan-akan menjadi pemimpin yang hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi tanpa mengerti secara utuh gambaran besar yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Bahkan untuk menjaga stabilitas politik pemerintah mengakomodasi kepentingan dengan membentuk struktur-struktur baru.

"Banyak badan-badan baru yang dibentuk. Akibatnya 30 persen anggaran negara hanya untuk membiayai gaji dan pengeluaran rutin," jelas Hariman.

Padahal di sisi lain, terjadi krisis ekonomi dunia yang eksesnya sangat luar biasa.

"Tapi sayangnya krisis tidak pernah digubris oleh pemerintah untuk djjadikan acuan kebijakan dibuat agar lebih masuk akal . Justru ditengah krisis ekonomi dunia, pemerintah membangun infrastruktur yang tidak jelas sumber dananya," tegasnya. [rol]