Presiden Jokowi sangat lucu sekali

Dakwah Media -  Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai sikap Presiden Joko Widodo lucu dengan mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mulai berlaku 6 januari mendatang.

"Sikap presiden itu lucu. Bukankah kenaikan tarif tersebut diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbit 6 Desember 2016 yang sudah pasti ditandatangani oleh presiden sendiri? Kecuali, kalau presiden tidak tanda tangan maka bolehlah mempertanyakan," kata Heri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (05/01/2017).

Kata Heri, kejadian ini membuktikan bahwa malamanajemen pemerintahan sekarang ini bukannya diperbaiki, justru semakin parah. Maka, tidak aneh jika urusan kenaikan biaya pengurusan kenderaan, BPKB, dan STNK, antara Kemenkeu dan Polri saling lempar tanggung jawab.

"Di depan publik, tentu ini sangat memalukan," ujarnya.

Ia menyarankan, sebaiknya segera Presiden sebagai pimpinan tertinggi bisa meng-clear-kan hal itu.


Kalau pakai akal sehat, sambungnya, kenaikan tarif tersebut lewat PP No. 60 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Artinya, itu domainnya Ditjen Anggaran Kementrian Keuangan. Lebih jauh, kalau usulan kenaikannya itu dari Lembaga yang teknis menjalankan, maka masalahnya pada siapa lembaga pemungut PNBP.

"Jadi, sepertinya mudah melacaknya, tapi kok jadi saling melempar? Harus dikatakan bahwa mekanisme tarif final itu pasti melalui Ditjen Anggaran Kemenkeu," sebutnya.

Seharusnya presiden memanggil pihak-pihak terkait dan merapatkan soal kenaikan tarif itu secara lebih komprehensif. Hitungannya juga mesti benar dengan tetap mempertimbangkan situasi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

"Dan hal-hal seperti ini seharusnya dilakukan sebelum PP diterbitkan. Kalau seperti sekarang, kan jadi lucu sekali," kata politisi Partai Gerindra.

Ia meminta masalah saling lempar soal kenaikan tarif STBK dan BPKB untuk segera disudahi.

“Panggil Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Polri untuk membuat rapat terbatas terkait polemik tersebut. Kalau perlu tampilkan ke publik mekanisme perhitungan tarifnya," sarannya.

Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan kenaikan 2-3 kali lipat pada tarif 12 jenis surat kendaraan, yang dianggapnya membebani masyarakat. "Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1) kemarin. [bi24/dakwahmedia]

Share this post