Presiden Urus Waktu Pidato Menteri Kayak Acara Nikahan

Dakwah Media - Waktu laporan menteri seharusnya tak perlu diatur. Selain karena persoalan setiap kementerian berbeda-beda, Presiden Jokowi jadi terkesan repot mengurusi hal bersifat teknis.

Demikian pendapat anggota DPR Dari Fraksi Gerindra, Gerindra Muhammad Syafi'i kepada wartawan, Kamis (19/1)

Hemat dia, pembatasan waktu pidato menteri cukup disampaikan secara lisan, tak perlu sampai mengeluarkan surat edaran. 

"Tapi kalau membatasi waktu sudah kayak acara nikahan gitu ya. Acara nikahan, resepsi ulang tahun, nah mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk persoalan yang urgent di negara ini, saya kira waktu bukan menjadi sesuatu yang sangat penting batasannya," nyinyir politisi yang akrab disapa Romo Syafi'i itu. 

Menurut dia, terpenting dari penyampaian menteri adalah isi dengan solusi-solusi di dalamnya.

"Kalau itu kemudian bisa tujuh menit bagus, tapi kalau mungkin membutuhkan 15-20 menit atau mungkin setengah jam, saya kira yang paling penting persoalannya sampai, bukan perkara waktunya yang pas gitu lho," pungkas Syafii yang membidangi komisi pemerintahan. 

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan mengenai terbitnya Surat Edaran Sekretaris Kabinet perihal Ketentuan Sambutan Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kegiatan yang Dihadiri Presiden. Surat edaran yang terbit pada tanggal 23 Desember 2016 itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pidato langsung ke intinya. [rmol]

Share this post