Edukasi Masyarakat? Benahi Sistem!

Dakwah Media - Menkominfo Rudiantara menyatakan perlunya edukasi bagi masyarakat dalam berinternet mengingat banyaknya konten yang beredar di media sosial saat ini tidak hanya berisi hal-hal yang positif tetapi juga negatif. Ia juga menyatakan konten yang berkembang saat ini sulit untuk disaring bila hanya mengandalkan pemerintah untuk melakukan hal itu. “Pemerintah masih belum bisa menyelesaikan masalah konten karena masyarakat sendiri yang membuat konten itu”, katanya sebagaimana dikutip dari laman Kementrian Kominfo.

Fakta Era Digital

Era digital saat ini telah memberikan warna berbeda pada dunia dibandingkan era sebelumnya. Komunikasi menjadi tanpa batas melalui kecanggihan teknologi, lewat hadirnya media sosial dengan segala macam bentuknya. Ditambah banjir informasi yang berseliweran menjadikan siapapun mudah mengaksesnya, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Juga rakyat biasa hingga pejabat negara. Dunia seolah menjadi desa global dimana jarak tak lagi jadi soal.

Namun di sisi lain, kehadiran teknologi informatika melalui media sosial menjadikan komunikasi justru tak lagi hangat. Yang dekat menjadi jauh, dan sebaliknya. Media sosial (medsos) menjadi tempat curhat favorit, baik anak-anak maupun para orang tua. Ditambah banyaknya generasi muda dengan kemudahan berinternet akhirnya menjadi pecandu medsos, bahkan berani mengakses konten berbau porno. Selain itu, medsos disalahgunakan untuk berinteraksi dengan lawan jenis yang tak jarang berujung pada interaksi yang tidak sehat, pacaran, perzinaan, penipuan, bahkan pembunuhan. Konsumsi berlebihan produk internet baik video youtube maupum medsos dengan segala bentuknya yang jauh dari nuansa ilmu dan kebaikan menjebak generasi muda dan masyarakat pada kerusakan mental kepribadian dan perilaku.

Tanggung Jawab Siapa?

Yang bertanggung jawab atas kondisi ini tentu saja negara yang notabene pengurus rakyat. Peran negara dalam menjaga moral generasi masyarakat harus dikembalikan. Permasalahan generasi tidak bisa diserahkan pada orang tua saja atau pihak lain tanpa menghadirkan peran negara. Optimalnya fungsi negara akan membuat peran keluarga semakin kuat dan ini akan menjadi jaminan untuk mencetak generasi yang tangguh.

Selanjutnya, bentuk edukasi negara terhadap masyarakat haruslah edukasi yang mentransfer kepribadian, bukan sekedar transfer informasi. Penyediaan konten yang aman dan baik adalah penting, namun tak kalah penting adalah membangun benteng kokoh dalam jiwa-jiwa generasi yang mampu menangkal serbuan konten merusak yang menyerbu saat mereka mengakses internet. Itulah kepribadian tangguh itu.

Persoalannya adalah bagaimana kepribadian itu bisa tumbuh dan bersemi dalam jiwa-jiwa generasi kita?

Pernyataan Pak Menteri bahwa pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah konten karena masyarakat sendiri yang membuat konten itu adalah indikasi pesimistis sikap pemerintah selain juga defensif apologetik. Hal ini wajar mengingat karakter sistem hidup yang dianut saat ini yaitu demokrasi cenderung sekular lagi mengandung virus kebebasan. Tak heran, jika pemerintah linglung dalam menetapkan aturan. Tentu saja pemerintah tidak bisa membuat solusi sebab permasalahan yang dimaksud masih bias definisi. Makna porno sendiri masih multi tafsir sebab sandarannya adalah demokraai yang menjadi payung kebebasan berekspresi dan berperilaku. Akhirnya masalah konten porno ini menjadi kemelut tiada ujung.

Oleh sebab itu, negara sebagai pengatur urusan rakyat harus optimis untuk berbenah. Bahwa penyebab semua bencana kerusakan mental kepribadian masyarakat dalam berinternet adalah paham kebebasan yang menjadi pilar dalam sistem demokrasi yang selama ini diberlakukan. Maka sepantasnya pemerintah berbenah dari sistem yang rusak ini, segera!

Oleh: Pipit Agustin (MHTI Blitar)

Share this post