Democracy is Hatred System?
Dakwah Media - Seperti sudah dipahami, inti dari demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat, melalui wakil-wakilnya di parlemen, menetapkan peraturan perundangan guna mengatur mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan; mana yang benar dan mana yang salah. Slogan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan berangkat dari sebuah asumsi, bahwa kesepakatan mayoritas (wakil) rakyat dalam sistem demokrasi itu pasti mencerminkan kebaikan dan bakal menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi seluruh rakyat. Logikanya, bila kebanyakan orang setuju, pastilah persetujuan itu akan berkait dengan hal-hal yang dipandang baik oleh kebanyakan orang itu. Bila Tuhan diyakini sebagai sumber kebaikan, maka persetujuan kebanyakan orang atas sesuatu yang dipandang baik itu juga tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Dari situlah disimpulkan, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.
Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Secara faktual, terbukti tidak selamanya kesepakatan kebanyakan orang selalu berkenaan dengan kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Tidak selamanya sebuah kebaikan dengan mudah disepakati. Sebagaimana juga tidak selamanya sebuah keburukan pasti tidak disepakati.
Kebenaran adalah kebenaran. Ia tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang menyepakati. Sesuatu itu disebut benar bergantung pada dasar yang digunakan untuk menetapkan sebuah kebenaran. Di situlah pemikiran menyeluruh mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang akan sangat menentukan, karena ia menjadi dasar berpikir dan landasan untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Bila pemikiran mendasar tadi benar, pemikiran yang bertumpu di atasnya juga akan menjadi benar, begitu sebaliknya, tak peduli berapa jumlah orang yang mendukungnya.
Demokrasi oleh mayoritas masyarakat disebut sebagai hukum syura’ atau suara mayoritas. Menurut Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selaras dengan pernyataan sebelumnya menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Di situlah seperti yang dinyatakan Profesor Sosiologi Universitas Colombia C. Wright Mills, demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. Kelas di atasnya, anggota Kongres/DPR/parlemen, partai politik dan kelompok politik atau yang disebut sebagai pemimpin politik. Kelas tertinggi disebut ‘the power elite’, terdiri atas militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Kelompok inilah yang pegang kendali sebuah negara.
Itulah yang terjadi secara riil di semua negara demokrasi. Di Amerika sebagai kampiun demokrasi, hal itu terjadi sejak awal. Presiden AS Abraham Lincoln (1860-1865) mengatakan, demokrasi adalah “from the people, by the people, and for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dan inilah yang dipropagandakan secara masif hingga kini. Hanya sebelas tahun kemudian, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat adalah “from company, by company, and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan).
Inilah sulap terpenting demokrasi. Doktrinnya kedaulatan di tangan rakyat. Fakta riilnya, kedaulatan ada di tangan para elit dan pemilik modal.
Perlu kita perhatikan, demokrasi dimaknai sebagai suara berasas liberal. Artinya bahwa setiap individu masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikan, dan menyuarakan pendapatnya, tanpa melihat latar belakang maupun ideologi setiap individu yang ada didalam sistem demokrasi. Jelas ini adalah suatu kerunyaman yang melahirkan masalah baru pada negara yang mengemban sistem demokrasi.
Kita bisa melihat sejarah keberlangsungan sistem demokrasi di Eropa yang hadir disebabkan oleh sebuah perlawanan-perlawanan, hingga melahirkan sebuah ide sekulerisme atau memisahkan agama dengan kehidupan. Maka sebenarnya demokrasi sekarang ini tidak bisa terlepas dengan sekulerisme, sehingga tidak heran negara-negara yang mengupayakan demokrasi sebagai asas tertinggi biasanya memiliki tatanan masyarakat yang sekuler.
Alhasil kita menyaksikan kerusakan ada dimana-mana. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kepuasan pribadi, termasuk memperkaya diri sehingga mereka melakukan pemberangusan sumber daya alam, penjajahan terhadab kaum tertindas.
Fakta telah ada dihadapan kita, data Institute for Global Justice mengungkap bahwa berbagai sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan minyak dan gas (migas) 88 persen (Republika, 11/12/1015)
Bila kita memandang dalam nilai kebijaksanaan. Kebijakan pemerintah pada saat ini ialah kebijakan yang menguntungkan orang-orang yang memiliki kepentingan saja. Kesenjangan sosial menjadi mainsream permasalahan yang tidak kunjur terselesaikan, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menjelaskan 0 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan. dilansir kompas.com (15/1)
Demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem pemerintahan terbaik sampai saat ini melanggengkan kesengsaraan terhadap masyarakat di berbagai lapisan. Janji-janji politik yang selalu meneriakkan wong cilik menemukan masa kadaluarsa hingga pemimpin anti subsidi dilantik. Inilah wujud demokrasi Indonesia.
Oleh: Maulana Fatih AL-Faruuq - (Jurnalis Pena Revolusi)
Related
Demokrasi oleh mayoritas masyarakat disebut sebagai hukum syura’ atau suara mayoritas. Menurut Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selaras dengan pernyataan sebelumnya menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Di situlah seperti yang dinyatakan Profesor Sosiologi Universitas Colombia C. Wright Mills, demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. Kelas di atasnya, anggota Kongres/DPR/parlemen, partai politik dan kelompok politik atau yang disebut sebagai pemimpin politik. Kelas tertinggi disebut ‘the power elite’, terdiri atas militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Kelompok inilah yang pegang kendali sebuah negara.
Inilah sulap terpenting demokrasi. Doktrinnya kedaulatan di tangan rakyat. Fakta riilnya, kedaulatan ada di tangan para elit dan pemilik modal.
Perlu kita perhatikan, demokrasi dimaknai sebagai suara berasas liberal. Artinya bahwa setiap individu masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikan, dan menyuarakan pendapatnya, tanpa melihat latar belakang maupun ideologi setiap individu yang ada didalam sistem demokrasi. Jelas ini adalah suatu kerunyaman yang melahirkan masalah baru pada negara yang mengemban sistem demokrasi.
Kita bisa melihat sejarah keberlangsungan sistem demokrasi di Eropa yang hadir disebabkan oleh sebuah perlawanan-perlawanan, hingga melahirkan sebuah ide sekulerisme atau memisahkan agama dengan kehidupan. Maka sebenarnya demokrasi sekarang ini tidak bisa terlepas dengan sekulerisme, sehingga tidak heran negara-negara yang mengupayakan demokrasi sebagai asas tertinggi biasanya memiliki tatanan masyarakat yang sekuler.
Alhasil kita menyaksikan kerusakan ada dimana-mana. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kepuasan pribadi, termasuk memperkaya diri sehingga mereka melakukan pemberangusan sumber daya alam, penjajahan terhadab kaum tertindas.
Fakta telah ada dihadapan kita, data Institute for Global Justice mengungkap bahwa berbagai sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan minyak dan gas (migas) 88 persen (Republika, 11/12/1015)
Bila kita memandang dalam nilai kebijaksanaan. Kebijakan pemerintah pada saat ini ialah kebijakan yang menguntungkan orang-orang yang memiliki kepentingan saja. Kesenjangan sosial menjadi mainsream permasalahan yang tidak kunjur terselesaikan, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menjelaskan 0 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan. dilansir kompas.com (15/1)
Demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem pemerintahan terbaik sampai saat ini melanggengkan kesengsaraan terhadap masyarakat di berbagai lapisan. Janji-janji politik yang selalu meneriakkan wong cilik menemukan masa kadaluarsa hingga pemimpin anti subsidi dilantik. Inilah wujud demokrasi Indonesia.
Oleh: Maulana Fatih AL-Faruuq - (Jurnalis Pena Revolusi)
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to "Democracy is Hatred System?"
Post a Comment