Dikritik Karena Tiru "Papa Minta Saham" Setnov, Ini Jawaban Bupati Mimika
Dakwah Media - Buku "Papua Minta Saham" karangan Bupati Mimika, Papua, Entilnus Omaleng, dikritik Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung.
Menurut Marinus, Entilnus hanya mendompleng istilah populer "Papa Minta Saham" Setya Novanto (Setnov) yang diduga mencatut nama Presiden RI Joko Widodo untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.
"Mungkin buku ini bagus. Memberi pengetahuan. Tapi, tidak perlu juga seperti Setnov 'Papa Minta Saham.' Saya rasa itu mempermalukan kami (warga Papua)," ungkap Marinus dalam peluncuran buku tersebut di Hotel Borobudur, Jakarta pusat, Jumat (3/3) malam.
Dosen Fisip di Uncen itu, kata "minta" dalam judul buku Entilnus, mengesankan Pemda setempat mengemis kepada pemerintah pusat terkait saham Freeport.
Padahal, lanjutnya, Papua tidak perlu meminta bagian saham dari divestasi yang sedang diajukan Pemerintah Pusat (PP) kepada Freeport. Mengingat, itu sudah menjadi hak warga dan Pemda Papua untuk mendapatkannya.
"Kami mau jika Pemda (Mimika) harus mengemis kepada PP seperti itu. Jangan latah mengutip istilah orang lain. Bukan meminta, tapi memang itu hak kita (Papua)," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Entilnus langsung membuka bukunya untuk membuktikan jika dirinya sependapat dengan Marinus.
Penulisan judul tersebut, kata Entilnus, hanya untuk pemanis dan pemikat agar menarik orang untuk membacanya.
Hal itu, dibuktikannya sambil membacakan sub judul di Bab VI, halaman 79 buku tersebut, yang berbunyi, "Papua Berhak Miliki Saham Freeport."
"Sudah saya tulis di halaman 79 buku ini. Papua Berhak Miliki Saham Freeport. (Judul) Itu hanya untuk menarik perhatian saja," timpalnya.
Dalam diskusi dan peluncuran buku tersebut, tiga dari empat narasumber yang diagendakan hadir menyampaikan materinya.
Antara lain, ekonom senior Rizal Ramli, Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, dan peneliti pertambangan Ferdy Hasiman. Satu narasumber lainnya, Menko Maritim dan Simber Daya Luhut Binsar Panjaitan berhalangan hadir.
Selain itu, tampak juga sejumlah tokoh adat suku Amungme, Papua, serta segenap jajaran SKPD Pemda Mimika yang difasilitasi Bupatinya.
Terkait divestasi saham Freeport, pemerintah Indonesia tengah mengedepankan opsi holding tambang dengan divestasi saham sebesar 51 persen. Dari jumlah tersebut, Papua akan mendapatkan sebagian saham dari 51 persen divestasi saham yang harus dilepas oleh Freeport. Namun, Luhut belum bisa menyebutkan berapa persen bagian saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.
Secara diplomatis, Luhut menilai, akan ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Saat ini pemerintah sedang menghitung dan mengevaluasi terkait rencana divestasi saham tersebut. [rmol]
Menurut Marinus, Entilnus hanya mendompleng istilah populer "Papa Minta Saham" Setya Novanto (Setnov) yang diduga mencatut nama Presiden RI Joko Widodo untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.
"Mungkin buku ini bagus. Memberi pengetahuan. Tapi, tidak perlu juga seperti Setnov 'Papa Minta Saham.' Saya rasa itu mempermalukan kami (warga Papua)," ungkap Marinus dalam peluncuran buku tersebut di Hotel Borobudur, Jakarta pusat, Jumat (3/3) malam.
Dosen Fisip di Uncen itu, kata "minta" dalam judul buku Entilnus, mengesankan Pemda setempat mengemis kepada pemerintah pusat terkait saham Freeport.
Padahal, lanjutnya, Papua tidak perlu meminta bagian saham dari divestasi yang sedang diajukan Pemerintah Pusat (PP) kepada Freeport. Mengingat, itu sudah menjadi hak warga dan Pemda Papua untuk mendapatkannya.
"Kami mau jika Pemda (Mimika) harus mengemis kepada PP seperti itu. Jangan latah mengutip istilah orang lain. Bukan meminta, tapi memang itu hak kita (Papua)," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Entilnus langsung membuka bukunya untuk membuktikan jika dirinya sependapat dengan Marinus.
Penulisan judul tersebut, kata Entilnus, hanya untuk pemanis dan pemikat agar menarik orang untuk membacanya.
Hal itu, dibuktikannya sambil membacakan sub judul di Bab VI, halaman 79 buku tersebut, yang berbunyi, "Papua Berhak Miliki Saham Freeport."
"Sudah saya tulis di halaman 79 buku ini. Papua Berhak Miliki Saham Freeport. (Judul) Itu hanya untuk menarik perhatian saja," timpalnya.
Dalam diskusi dan peluncuran buku tersebut, tiga dari empat narasumber yang diagendakan hadir menyampaikan materinya.
Antara lain, ekonom senior Rizal Ramli, Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, dan peneliti pertambangan Ferdy Hasiman. Satu narasumber lainnya, Menko Maritim dan Simber Daya Luhut Binsar Panjaitan berhalangan hadir.
Selain itu, tampak juga sejumlah tokoh adat suku Amungme, Papua, serta segenap jajaran SKPD Pemda Mimika yang difasilitasi Bupatinya.
Terkait divestasi saham Freeport, pemerintah Indonesia tengah mengedepankan opsi holding tambang dengan divestasi saham sebesar 51 persen. Dari jumlah tersebut, Papua akan mendapatkan sebagian saham dari 51 persen divestasi saham yang harus dilepas oleh Freeport. Namun, Luhut belum bisa menyebutkan berapa persen bagian saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.
Secara diplomatis, Luhut menilai, akan ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Saat ini pemerintah sedang menghitung dan mengevaluasi terkait rencana divestasi saham tersebut. [rmol]
0 Response to "Dikritik Karena Tiru "Papa Minta Saham" Setnov, Ini Jawaban Bupati Mimika"
Post a Comment