Indonesia Gagal Menjadi Raksasa Ekonomi Dunia dengan Liberalisasi di Segala Sektor

Dakwah Media - Pemerintah mengklaim dari satu waktu ke waktu lainnya, bahwa investasi asing akan menyelamatkan ekonomi nasional. Karena itu pemerintah dari waktu ke waktu menyebarkan penjelasan-penjelasan dan kontrak dengan swasta dalam koridor liberalisasi di segala sektor. Berbagai kunjungan luar negeri dan berbagai kesepakatan dengan swasta telah dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk investor asing; yaitu investasi sumber daya alam(SDA). Ini berarti mencabut umat dari kepemilikan SDA yang luar biasa tersebut dan menenggelamkan mereka dalam lumpur kemiskinan.

Rezim neoliberal itu begitu agresif mengobral sumber energi Negara kepada para investor asing. Hal ini akan semakin memperbudak kepada Asing dan swasta. Indonesia tidak akan mampu menjadi ekonomi raksasa dunia selama berada dalam kungkungan sistem demokrasi, para pemimpin diktator, penerapan sistem kapitalisme dan kepatuhan pada lembaga kolonial seperti IMF. Potensi luar biasa Indonesia hanya bisa terwujud dalam sistem khilafah. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam, mengatur sumber daya energitu, menjaganya sebagai sumber daya milik umum, memastikan produktivitas penggunaan sektor energi yang luar biasa ini, serta menghasilkan manfaat maksimal dalam menjaga urusan umat. DPR telah mengesahkan UU liberal yang jelas merugikan rakyat.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah dalam rencana untuk meliberalisasi sektor energi. Kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing. Mereka semua adalah perusahaan multinasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri yang berlimpah-ruah dengan minyak dan gas ini ’meradang’ tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Semuanya dijual keluar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Siapa yang diuntungkan di atas penderitaan rakyat ini? Jawabannya adalah asing dan para anteknya! Asinglah yang secara real telah memiliki berbagai energi primer negara ini. Pemaksaan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan berbagai liberalisasi di sektor energi, adalah jalan asing untuk menguasai eneri primer kita.

Dalam pandangan Islam, semua sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia–baik primer seperti batu bara, minyak bumi, gas, energi matahari beserta turunannya (energi air, angin, gelombang laut), pasang surut dan panas bumi serta nuklir; maupun sekunder seperti listrik–adalah hak milik umum (milkiyah ‘ammah). Pengelola hak milik umum adalah negara, melalui perusahaan milik negara (BUMN). Individu/swasta dilarang memiliki energi tersebut untuk dikomersilkan. Karena itu, liberalisasi yang berujung pada privatisasi sektor-sektor tersebut diharamkan.

Semua sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur yang berkaitan dan digunakan untuk kebutuhan tersebut, juga dinyatakan sebagai hak milik umum; seperti pompa air untuk menyedot mataair, sumur bor, sungai, selat, serta salurat air yang dialirkan ke rumah-rumah; begitu juga alat pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, dan sebagainya, termasuk jaringan, kawat dan gardunya. Yang juga termasuk milik umum adalah tambang gas, minyak, batubara, emas dan sebagainya. Perusahaan yang bergerak dan mengelola hak milik umum adalah perusahaan umum, yang tidak boleh diprivatisasi, apalagi dijual kepada pihak asing.

Sungguh Anda sangat memerlukan seorang Khalifah yang mendapat petunjuk. Seorang Khalifah yang kedatangannya tinggal sebentar lagi seperti yang diberitakan kabar gembiranya oleh Rasulullah dengan sabda Beliau:

«ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

Kemudian ada Khilafah yang berjalan diatas manhaj kenabian

Khilafah yang diantara tanggungjawabnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu rakyat melalui penerapan Sistem Ekonomi Islam. Khilafah akan mengelola kekayaan umat dengan sebaik-baiknya, sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Khilafah lah yang melalui jihad akan membebaskan masjid al-Aqsa, Suriah, Kashmir, Afganistan, Muslim Myanmar, Muslim Cina, Chechnya, Irak dan setiap jengkal tanah lainnya yang diduduki. Khilafah lah yang akan memupus perbuatan-perbuatan keji dan prostitusi di masyarakat. Khilafah lah yang akan merealisasi keadilan syariah untuk rakyat melalui penerapan peradilan Islami. Khilafah lah yang akan memutus liberalisasi ekonomi. Khilafah lah yang diantara tanggungjawabnya adalah menghapus semua garis batas hasil rekayasa yang memisahkan kaum muslim. Khilafah lah yang akan mengembalikan Umat Islam di bawah naungannya kembali menjadi negara terkuat di dunia sekali lagi.

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik)

Plis Like Fanpage Kami ya