Korupsi KTP El Pengkhianatan Terbesar Pejabat kepada Rakyat
Dakwah Media - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendukung penuh KPK dalam mengusut kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik. Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi menganggap kasus tersebut sebagai penghianatan terbesar politikus atau pejabat kepada rakyat.
"Korupsi KTP-el adalah penghianatan terbesar politikus-pejabat kepada rakyat," kata Apung dalam pesan singkatnya, Sabtu (11/3).
Menurut Apung, ada beberapa alasan yang membuat kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu disebut penghianatan terbesar kepada rakyat. Salah satunya adalah karena nominal megakorupsi tersebut terbilang sangat fantastis.
Selain itu, para politikus dan pejabat yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut telah melanggar sumpah jabatan. Terakhir, dampak yang timbul akibat korupsi tersebut, berpengaruh buruk terhadap pelayanan publik. "Pertama, karena nominalnya besar sekali. Kedua, politisi dan pejabatnya melanggar sumpah jabatan dan ketiga, dampak korupsi itu berpengaruh buruk terhadap pelayanan publik. Layanan KTP-el yang buruk dan gagalnya program single identity number," kata Apung.
Sidang perdana kasus mega korupsi KTP elektronik digelar pada Kamis (9/3) dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada persidangan, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.
Dalam dakwaan, disebutkan juga nama-nama besar di dunia perpolitikan Indonesia yang disebut-sebut ikut mencicipi uang haram tersebut. Nama-nama itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno dan lainnya. [rci]
"Korupsi KTP-el adalah penghianatan terbesar politikus-pejabat kepada rakyat," kata Apung dalam pesan singkatnya, Sabtu (11/3).
Menurut Apung, ada beberapa alasan yang membuat kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu disebut penghianatan terbesar kepada rakyat. Salah satunya adalah karena nominal megakorupsi tersebut terbilang sangat fantastis.
Selain itu, para politikus dan pejabat yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut telah melanggar sumpah jabatan. Terakhir, dampak yang timbul akibat korupsi tersebut, berpengaruh buruk terhadap pelayanan publik. "Pertama, karena nominalnya besar sekali. Kedua, politisi dan pejabatnya melanggar sumpah jabatan dan ketiga, dampak korupsi itu berpengaruh buruk terhadap pelayanan publik. Layanan KTP-el yang buruk dan gagalnya program single identity number," kata Apung.
Sidang perdana kasus mega korupsi KTP elektronik digelar pada Kamis (9/3) dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada persidangan, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.
Dalam dakwaan, disebutkan juga nama-nama besar di dunia perpolitikan Indonesia yang disebut-sebut ikut mencicipi uang haram tersebut. Nama-nama itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno dan lainnya. [rci]
0 Response to "Korupsi KTP El Pengkhianatan Terbesar Pejabat kepada Rakyat"
Post a Comment