Daya Rusak Politik Demokrasi (Part 3)

Dakwah Media - Merusak Persatuan dan Kesatuan

Hanya urusan coblos mencoblos sering masyarakat tidak akur. Saling adu jago dan unjuk gigi demi memenangkan calon yang dinanti. Ulah dari para pendukung kerap mengundang decak kagum dan kegeraman. Ada pula yang menggunakan mantra didukung kelompok radikal, anti kebhinekaan, intoleran, dan politisasi agama. Padahal mantra itu digunakan untuk memancing amarah pihak lain.

Politik demokrasi tak mengenal mana kawan dan mana lawan. Meski sesama anak bangsa, rakyat sering dikorbankan demi politik kekuasaan yang usang. Persatuan dan kesatuan hanya jargon di mulut. Kalaupun diwujudkan itu pun sekadar pembelaan diri agar tidak dicap pembuat gaduh. Rakyat yang seharusnya hidup berdampingan, kini terkotak-kotak. Sesungguhnya ini merupakan bagian dari skenario demokrasi agar rakyat lupa pada fokus mengoreksi penguasa.

Sikap pragmatisme politisi ditambah apatisme rakyat, menjadi bumbu pas semakin kokohnya kekuasaan despotik. Kedzaliman yang dilakukan penguasa tampak berasa manis dan optimis. Karena itu, daya rusak ini harus dipahami oleh semua elemen rakyat agar tidak mudah diadu domba dan berpecah belah. Jika bersatu itu indah, mengapa harus terkotak-kotak?

Merusak Kejernihan Berpikir

Masih ingatkah serangan fajar pada hari H pencoblosan? Bagaimana pula bagi-bagi sembako demi mendulang suara? Rakyat tampaknya mengalami kemalasan berfikir karena dirusak demokrasi. Istilah ‘demokrasi sembako’ kian membahana pada Pilkada Jakarta 2017. Praktik itu bukan kali ini saja, semenjak lama praktik kotor itu akan senantiasa abadi.

Kejernihan berfikir manusia diwujudkan dengan memiliki pandangan hidup yang sahih dan standar dalam menentukan baik dan buruk. Bukan semuanya diterima asal hati senang dan riang. Hanya demi mengisi perut kosong rakyat di negeri ini rela menerima ‘suapan’ dari perebut kekuasaan. Lucunya, ada pula kegiatan di luar nalar hingga klenik yang dilakoni pemburu kekuasaan.

Kondisi buta politik ini begitu dipelihara rezim demokrasi dan penjaganya. Rakyat pun tak akan pernah tahu dan malas berfikir untuk mengoreksi dan mereformasi rezim yang bobrok dan dzalim. Diberi sekresek sembako saja rakyat sudah bungkam seribu bahasa. Lantas, di mana kedaulatan sebagai manusia untuk berdiri tegap menjadi terdepan dalam setiap koreksi kebijakan salah?

Membonsai Islam

Bencana besar bagi umat Islam pasca lepasnya ikatan politik Islam dalam negara adalah sedikit demi sedikit menerima demokrasi. Asas demokrasi yakni sekularisme dan liberalisme. Peran negara cukup dalam urusan kehidupan, sementara agama hanya sebagai simbol dan dilaksanakan dalam tempat ibadah dan seremonial. Upaya membonsai Islam dalam kenegaraan dan kehidupan ini merupakan kerja nyata musuh-musuh Islam. Satu sisi mereka mengatakan demokrasi itu Islami. Di sisi lain, Islam tidak boleh dijadikan aturan dengan alasan manusia tidak semua muslim.

Untuk membonsai secara tidak sadar, negara penganjur demokrasi itu menyebarkannya melalui beragam lembaga dan dana. Suatu negara dikatakan demokrastis jika telah melakukan pemilihan umum langsung dan mengakomodasi aturan berdasarkan perwakilan. Sebaliknya, dianggap tidak demokratis jika menjalankan otoritarianisme.

Perusakan politik demokrasi tampak nyata ketika digunakan dalam mendulang suara. Suara rakyat menjadi harga mahal. Di setiap pilkada, pilpres, pileg, dan pilihan lainnya, komunikasi politik yang dibangun kerap menampilkan sosok. Visi misi dan sistem yang akan dibawa menjadi rahasia dapur. Rakyat sekadar tahu tampilan luar si calon. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman rakyat terkait politik Islam.

Isu pemimpin kafir menjadi bukti nyata. Lembaga keagamaan yang mampu dibeli dengan uang dipakai mengeluarkan fatwa atau seruan kebolehan memilih pemimpin kafir. Dalil-dali agama dikeluarkan. Sementara itu, mereka lupa bahwa ada juga seruan kewajiban untuk menerapkan syariah Islam kaffah. Daya rusak politik demokrasi akan terus membonsai Islam. Tujuannya agar Islam tidak bangkit lagi menjadi aturan kehidupan. Skenario inilah yang harus diketahui umat. Jangan mudah dikelabuhi dengan politik casing dan membeli kucing dalam karung.

Upaya penyadaran politik Islam harus terus digelorakan, seiring umat mulai menemukan secercah harapan. Penyadaran ini jauh lebih penting untuk menyiapkan rakyat. Rakyat tidak bisa lagi dibodohi dan dibohongi dengan istilah-istilah radikal, despotik Islam, atau istilah asing lainnya. Pandangan umat akan terus lurus ke depan bahwa politik Islam bukan sekadar menjanjikan perubahan. Lebih dari itu, kemaslahatan akan diraih dengan diterapkan suatu negara yang mengayominya.

Move Up

Umat Islam tidak boleh lagi ‘tuna politik’, bahkan umat Islam harus memahami politik. Terjadinya pengerukan sumber daya alam oleh asing, kemiskinan, kebodohan, kriminal, dan tidakan kriminal lainnya, akibat umat tidak lagi menjadi pengoreksi kebijakan. Seolah tukang kritik sudah mati. Begitu pula, umat harus menyadari segala manuver musuh-musuh Islam dari pengaborsian politik Islam yang agung nan mulia.

Politik Islam bukan sekadar musyawarah dan memilih pemimpin muslim. Lebih dari itu, menginginkan syariah Islam dalam pengelolaan ketatanegaraan dan hukum diatur dengan aturan Islam. Pada titik inilah umat ini harus move up, karena move on saja tidak cukup. Yen ora obah, ora owah. Bangkit dan bergeraklah maju ke depan mengehentikan daya rusak politik demokrasi yang kotor dan hina.

SELESAI

Oleh: Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

Daya Rusak Politik Demokrasi (Part 1)
Daya Rusak Politik Demokrasi (Part 2)

Plis Like Fanpage Kami ya