Trilyunan Kasus di Depan Mata Tak Tampak, OTT Recehan di Seberang Lautan Tampak
Dakwah Media - Setiap DPR RI akan membuat pansus angket maka pasti sebuah skandal besar akan terungkap. Itulah yang terjadi pada kasus Bank Century yang merupakan salah satu skandal perbankan yang sangat besar.
Awalnya ini dianggap tidak perlu atau tidak penting, ditentang oleh banyak pihak termasuk partai penguasa.
Tapi alhamdulillah DPR RI menyepakati pembentukan pansus angket century setelah melalui voting penolakan. Pansus angket century terbentuk 4 Desember 2009 dan selesai 3 Maret 2010 dengan hasil yang mencengangkan.
Sebuah skandal mencuri uang rakyat dilakukan dengan canggih terungkap. Ini bukan OTT Recehan menjelang lebaran. Demikian pula dengan skandal Pelindo II yang angketnya dibentuk dengan penolakan. Bahkan diremehkan.
Padahal, Sejak awal komisi 6 yang membawahi pengawasan terhadap kementrian BUMN telah curiga dengan gelagat perusahaan pelabuhan itu.
Awalnya adalah kontrak konsesi yang diberikan kepada Hutchison Port Holding (HPH) perusahaan Hongkong sampai tahun 2038. Perpanjangan pengelolaan terminal Priok ini dianggap banyak pelanggaran. Khususnya UU 17 2008 tentang pelayaran.
Silahkan ketik di google "pdf benang kusut PELINDO 2" majalah DPR RI pernah bikin laporan.
Lalu apa yang terjadi sekarang. Di tengah keraguan dengan bantuan BPK RI pansus angket pelindo2 terbukti benar. Kemarin secara mengagetkan BPK RI telah melaporkan hasil audit yang menemukan kerugian negara sebesar 4,08 Trilyun rupiah.
Ketua pansus ibu Rieke Diah bahkan menduga total kerugian sebesar 17 Trilyun setelah kasus Global Bond, dan lain-lain.
Itulah hasil dari temuan dua pansus angket DPR RI yang selalu mengungkap skandal. Tapi sayangnya, dua skandal yang merupakan juga hasil audit resmi auditor resmi negara itu malah mandeg dan mungkin lenyap.
KPK sebagai lembaga negara yang dibuat dengan uang dan kewenangan yang besar malah terkesan tidak tertarik. Buat KPK tas kresek berisi puluhan juta lebih menarik dan lebih penting. Sementara trilyunan rupiah tidak jelas rimbanya. [uuc]
*Oleh Fahri Hamzah, penulis adalah wakil ketua DPR RI
Awalnya ini dianggap tidak perlu atau tidak penting, ditentang oleh banyak pihak termasuk partai penguasa.
Tapi alhamdulillah DPR RI menyepakati pembentukan pansus angket century setelah melalui voting penolakan. Pansus angket century terbentuk 4 Desember 2009 dan selesai 3 Maret 2010 dengan hasil yang mencengangkan.
Sebuah skandal mencuri uang rakyat dilakukan dengan canggih terungkap. Ini bukan OTT Recehan menjelang lebaran. Demikian pula dengan skandal Pelindo II yang angketnya dibentuk dengan penolakan. Bahkan diremehkan.
Padahal, Sejak awal komisi 6 yang membawahi pengawasan terhadap kementrian BUMN telah curiga dengan gelagat perusahaan pelabuhan itu.
Awalnya adalah kontrak konsesi yang diberikan kepada Hutchison Port Holding (HPH) perusahaan Hongkong sampai tahun 2038. Perpanjangan pengelolaan terminal Priok ini dianggap banyak pelanggaran. Khususnya UU 17 2008 tentang pelayaran.
Silahkan ketik di google "pdf benang kusut PELINDO 2" majalah DPR RI pernah bikin laporan.
Lalu apa yang terjadi sekarang. Di tengah keraguan dengan bantuan BPK RI pansus angket pelindo2 terbukti benar. Kemarin secara mengagetkan BPK RI telah melaporkan hasil audit yang menemukan kerugian negara sebesar 4,08 Trilyun rupiah.
Ketua pansus ibu Rieke Diah bahkan menduga total kerugian sebesar 17 Trilyun setelah kasus Global Bond, dan lain-lain.
Itulah hasil dari temuan dua pansus angket DPR RI yang selalu mengungkap skandal. Tapi sayangnya, dua skandal yang merupakan juga hasil audit resmi auditor resmi negara itu malah mandeg dan mungkin lenyap.
KPK sebagai lembaga negara yang dibuat dengan uang dan kewenangan yang besar malah terkesan tidak tertarik. Buat KPK tas kresek berisi puluhan juta lebih menarik dan lebih penting. Sementara trilyunan rupiah tidak jelas rimbanya. [uuc]
*Oleh Fahri Hamzah, penulis adalah wakil ketua DPR RI
0 Response to "Trilyunan Kasus di Depan Mata Tak Tampak, OTT Recehan di Seberang Lautan Tampak"
Post a Comment