Banyak Politisi Mulai Menggalang Penolakan Perppu Ormas
Dakwah Media - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya), Haerudin berencana mengonsolidasi rekan-rekannya di DPR RI untuk menolak Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) No 2 Tahun 2017, yang baru saja diterbitkan Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto, Rabu (12/7) siang.
“Kita prihatin dan menyesalkan atas pembubaran HTI jika tanpa proses pengadilan,” kata Haerudin seperti dilansir Warta Pilihan, di Jakarta, Rabu (12/7).
Haerudin mengatakan, penolakan Perppu itu bukan berarti dirinya menganut pemikiran yang sama dengan ormas bersangkutan, namun terbitnya Perppu itu adalah sebuah sebuah proses politik yang tidak mengindahkan hak-hak dasar warga negara.
“Baik bersifat pribadi maupun komunal yang terjamin dalam konstitusi NKRI, sikap pemerintah adalah sebuah kerancuan hukum dan kesewenang-wenangan penguasa di sebuah sistem demokrasi yang memiliki jaminan hukum,” jelasnya.
Haerudin yang juga anggota Komisi IX DPR menilai, penerbitan Perppu harus diterbitkan dalam keadaan yang memaksa karena kegentingan situasi seperti yang dilakukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat kejadian bom Bali tahun 2004 silam.
“Sekarang tinggal ditanya, apa benar keadaan sekarang sedang dalam kondisi genting? Kita akan menindaklanjuti hal ini kepada rekan rekan DPR untuk menolak Perppu tersebut,” pungkasnya. [smc]
“Kita prihatin dan menyesalkan atas pembubaran HTI jika tanpa proses pengadilan,” kata Haerudin seperti dilansir Warta Pilihan, di Jakarta, Rabu (12/7).
Haerudin mengatakan, penolakan Perppu itu bukan berarti dirinya menganut pemikiran yang sama dengan ormas bersangkutan, namun terbitnya Perppu itu adalah sebuah sebuah proses politik yang tidak mengindahkan hak-hak dasar warga negara.
“Baik bersifat pribadi maupun komunal yang terjamin dalam konstitusi NKRI, sikap pemerintah adalah sebuah kerancuan hukum dan kesewenang-wenangan penguasa di sebuah sistem demokrasi yang memiliki jaminan hukum,” jelasnya.
Haerudin yang juga anggota Komisi IX DPR menilai, penerbitan Perppu harus diterbitkan dalam keadaan yang memaksa karena kegentingan situasi seperti yang dilakukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat kejadian bom Bali tahun 2004 silam.
“Sekarang tinggal ditanya, apa benar keadaan sekarang sedang dalam kondisi genting? Kita akan menindaklanjuti hal ini kepada rekan rekan DPR untuk menolak Perppu tersebut,” pungkasnya. [smc]
0 Response to "Banyak Politisi Mulai Menggalang Penolakan Perppu Ormas"
Post a Comment