Sindiran Yusril Untuk Iming-iming Jokowi di Masa Lalu 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.'
Dakwah Media - Partai Bulan Bintang (PBB) menyesalkan sikap Anggito Abimayu melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji tersebut seperti menanggung beban masa lalu untuk tidak bisa berkata lain selain daripada siap melaksanakan perintah Jokowi. Sejatinya, dana haji yang terdiri atas setoran calon jamaah dan dana abadi umat yang sekarang berjumlah Rp 95 triliun dan akan meningkat jadi Rp 100 trilun awal tahun depan diinstruksikan Presiden Jokowi agar sebesar Rp 80 triliun digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (28/7).
Dia menjelaskan, dana haji begitu besar yang digunakan membiayai infrastruktur penuh dengan resiko. Salah satunya bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jamaah haji.
"Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," beber Yusril.
Menurut Yusril, umat Islam Indonesia seperti terpinggirkan di negerinya sendiri. Salah satunya dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, ulama, habib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kurang bijak jika pemerintah justru menggunakan dana milik umat untuk membiayai proyek infrastruktur. Dana tersebut sejatinya sebagian dapat dijadikan modal mendirikan bank haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.
Yusril mengatakan, pemerintah kini sedang dililit utang di dalam dan luar negeri sehingga sulit mencari pinjaman. Termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum tiga persen seperti diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengiming-imingi rakyat dengan kata-kata 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.'
"Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," demikian Yusril. [rmol]
Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji tersebut seperti menanggung beban masa lalu untuk tidak bisa berkata lain selain daripada siap melaksanakan perintah Jokowi. Sejatinya, dana haji yang terdiri atas setoran calon jamaah dan dana abadi umat yang sekarang berjumlah Rp 95 triliun dan akan meningkat jadi Rp 100 trilun awal tahun depan diinstruksikan Presiden Jokowi agar sebesar Rp 80 triliun digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (28/7).
Dia menjelaskan, dana haji begitu besar yang digunakan membiayai infrastruktur penuh dengan resiko. Salah satunya bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jamaah haji.
"Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," beber Yusril.
Menurut Yusril, umat Islam Indonesia seperti terpinggirkan di negerinya sendiri. Salah satunya dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, ulama, habib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kurang bijak jika pemerintah justru menggunakan dana milik umat untuk membiayai proyek infrastruktur. Dana tersebut sejatinya sebagian dapat dijadikan modal mendirikan bank haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.
Yusril mengatakan, pemerintah kini sedang dililit utang di dalam dan luar negeri sehingga sulit mencari pinjaman. Termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum tiga persen seperti diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengiming-imingi rakyat dengan kata-kata 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.'
"Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," demikian Yusril. [rmol]
0 Response to "Sindiran Yusril Untuk Iming-iming Jokowi di Masa Lalu 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.'"
Post a Comment