HTI, Perppu Ormas dan Muslim Rohingya

Dakwah Media - Jika melihat Rohingya jadi ingat HTI yang getol melakukan aksi disertai dengan kajian bagaimana nasib saudara muslim Rohingya dalam pusaran kepentingan politik Amerika dan China yang memainkan peranan penting dalam konstelasi politik Myanmar. Standart ganda yang dilakukan oleh kedua negara tersebut begitu kentara. Terhadap kepentingan islam dan umat islam dalam percaturan internasional dalam banyak kasus banyak diabaikan. Sementara Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia seperti kesulitan menterjemahkan peran dan komitmennya terhadap penindasan kemanusiaan muslim Rohingya. Padahal sudah diamanahkan dalam konstitusi negeri ini.

Aksi-aksi HTI yang terus mengawal masalah Rohingya tidak nampak lagi. Pasca pembubaran dengan dicabutnya ijin Kemenkum HAM badan hukumnya menggunakan Perppu Ormas. Ada banyak perspektif dan rekomendasi yang disampaikan HTI terhadap masalah Rohingya ini. Sebagai bagian dari pengayaan pencerdasan terhadap masalah Rohingya dalam tinjauan edukatif dan intelektual itu kini tidak ada lagi. Perppu Ormas nampaknya memberi kesan bahwa pendekatan indoktrinasi jauh lebih penting daripada literasi. Sebagaimana fenomena hoax yang muncul lebih karena saling kecurigaan yang besar. Termasuk kecurigaan berlebihan tanpa proses dialog dan pengadilan. Dalam konteks kekinian,kecenderungan negara kekuasaan lebih nampak menonjol daripada negara hukum. Tingkat sensitifitas terhadap dinamika sosial masyarakat yang kritis lebih disikapi secara berlebihan ketimbang proporsional.

HTI sebagai bagian dari kekuatan civil society yang lebih menonjol dengan pendekatan intelektual dan edukatifnya tidak lagi menjadi bagian penting dalam melahirkan embrio peradaban manusia dengan perspektif Islamnya. Dengan Perppu Ormas, profilnya lebih nampak sebagai sebuah monster menakutkan layaknya muslim Rohingya dalam potret penguasa Myanmar di balik kepentingan negara-negara Adi Kuasa semena-mena. Berbagai tuntutan politik dan hukum dalam bentuk kecaman sekalipun sesuatu yang sangat penting tidak mampu mencabut bahkan menuntaskan akar persoalan nasib muslim Rohingya. Sebagaimana berbagai kasus yang dihadapi oleh kaum muslimin berbagai negara saat ini di belahan dunia manapun. Penindasan, ketidak adilan, kezaliman, pelanggaran HAM dan lain-lain adalah potret masalah muslim dunia saat ini. Ironisnya penyikapan kaum muslimin sendiri terhadap masalah Rohingya begitu beragam tidak dalam rumusan kesatuan sikap yang berlandaskan semangat ukhuwah islamiyah. Sampai kapan persepsi berbeda di kalangan kaum muslimin di Rohingya secara khusus dan kaum muslimin secara umum tidak pernah melahirkan kesatuan pandangan, sikap dan solusi ? Nampaknya arogansi personal dan komunal telah membuat sekat-sekat kepentingan berbagai kelompok islam dalam merumuskan penyikapan solusi yang sama. Tawaran konsep HTI sebelum dibubarkan, berupa "Khilafah" yang memuat ajaran dakwah, syariah dan ukhuwah lebih dipandang secara sumir dan diperlakukan sebagai komoditi politik penuh dengan intrik-intrik adu domba dan stigma. Tidak dibedah sebagai komoditi intelektual penuh kejujuran yang membuka cakrawala diskursus kenegaraan alternatif di tengah kebuntuan alternatif sistem yang diindikasi dari tingginya tingkat resistensi dan indoktrinasi pengambil kebijakan. Apalagi khilafah telah berhasil ditampilkan oleh barat dan timur sebagai monster dengan kehadiran ISIS yang kering dan dangkal narasinya. Dan menjadi entitas yang patut dipertanyakan keberadaannya di tengah pelik dan terbukanya infiltrasi dan operasi.

Perppu Ormas muncul sebagai kegagalan diagnosa dan kedangkalan intelektual dalam konteks ini. Kampanye perlunya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeleminasi radikalisme adalah formula tendensius. Radikalisme yang selalu dialamatkan kepada islam adalah sikap penuh prejudice berlebihan dan penuh ketergantungan intelektual terhadap arogansi global. Sampai menunggu kapan muslim Rohingya mendapatkan kejelasan nasibnya sementara darah sudah banyak tertumpah. Nampaknya kepekaan politik semua kaum muslimin sekarang sedang diuji untuk memberikan langkah nyata terhadap nasib saudaranya. Bergeraknya beberapa mujahidin dari berbagai negara menuju Rohingya. Dan statement Erdogan yang akan mengirim pasukan khusus ke Myanmar dan direspon oleh China akan menghadapi dan memback up di belakang pemerintah Myanmar. Dimana berbagai perusahaan MNC beroperasi di negara tersebut. Semakin menunjukkan perlintasan kepentingan politik dan ekonomi berbagai negara besar dengan menjadikan entitas islam sebagai sasaran penindasan. Dan sedang terjadi upaya pembelaan dalam bentuk respon yang ditunjukkan oleh para Mujahidin dan pemimpin seperti Erdogan. Namun naifnya respon tersebut banyak dipandang dengan mata sebelah sementara sebagian yang lain sibuk membangun retorika. Atau dilihat dalam kacamata barat yang sarat dengan kepentingan agenda liberalisasi dan imperialisasi.

Dalam konteks keberadaan Perppu Ormas yang mengandung banyak kecacatan baik proses, filosofis dan substantif patut dipertanyakan seberapa potensi berbahayanya bagi kehidupan berekspresi dan berpendapat. Termasuk memandang masalah muslim Rohingya dalam sudut pandang kepentingan islam. Perppu Ormas yang mengandung authority switching, authority split, contrarius actus, non retro aktif, due process of law dan lain-lain akan berpotensi menjadikan negeri ini menjadi maachstaat sebagaimana dilukiskan oleh Machiavelli dalam bukunya berjudul Il Principe. Dengan demikian pertanyaan pentingnya adalah seberapa sadar kah kita akan bahaya Perppu bagi kelangsungan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Termasuk kebebasan berpendapat menyikapi penindasan terhadap muslim Rohingya.

Oleh : Abu Fikri (Aktivis Gerakan Islam Revivalis)

Plis Like Fanpage Kami ya