PDIP Bakal Babak Belur Pada Pemilu 2019, Ini Penyebabnya
Dakwah Media - Perolehan suara PDI Perjuangan di Jakarta pada Pemilu 2019 diperkirakan babak belur akibat kebijakan Banteng Moncong Putih mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"PDIP berjaya pada 1999 dan 2014 karena saat itu menolak proyek reklamasi. Sekarang, dengan kebijakan yang justru mendukung reklamasi, PDIP dalam kondisi rawan. Suara PDIP berpotensi babak belur," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Rabu (18/10).
Menurut Amir, reklamasi bukan proyek populis bahkan sarat kontroversi dan berpotensi mendatangkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek itu, khususnya nelayan, sehingga proyek ini bahkan sempat digugat ke PTUN.
Selain itu, proyek reklamasi yang saat ini dikerjakan sejumlah pengembang di Pantura Jakarta, berbeda dengan yang dikerjakan beberapa tahun lalu, sehingga proyek yang dikerjakan sekarang cendrung melanggar Keppres No 5295. Pasalnya, jika mengacu pada Keppres tersebut, reklamasi dilakukan dengan mengurug pantai.
"Tapi yang dikerjakan sekarang justru mengurug laut," tegas Amir.
Meski demikian Amir mengakui kalau PDIP dalam posisi yang dilematis karena pemerintahan Jokowi yang didukung PDIP, ditopang oleh sejumlah konglomerat yang diantaranya juga merupakan pengembang pulau reklamasi di Pantura Jakarta. Bahkan secara terbuka melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah mendukung penuh proyek itu, dan mencopot Rizal Ramli dari posisi Menteri Kemaritiman, saat Rizal menghentikan proyek berbiaya triliunan tersebut.
"Sekarang pilihan ada di PDIP. Mau hancur di 2019, atau tolak reklamasi," tegas Amir.
Ia memprediksi, jika PDIP tetap bertahan dengan kebijakannya, perolehan kursi di Jakarta pada 2019 akan anjlok dari 28 pada Pemilu 2014, menjadi hanya 10 kursi.[rmol]
Selain itu PDIP selama rezim Jokowi berkuasa banyak mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesan kepada masyarakat seakan bermusuhan dengan umat Islam. Dukungan rezim kepada Ahok dan berbagai upaya melindungi Ahok dari jeratan kasus penistaan agama membuat rezim mengambil pilihan-pilihan kebijakan yang sangat merugikan PDIP.
Lalu setelah Ahok kalah, politik balas dendampun digulirkan secara membabi buta, ulama-ulama yang terlibat pada aksi 212 ditangkapi dan dikriminalisasi dengan tuduhan macam-macam dan sangat jelas mengada-ada. Ormas Islam dibubarkan dengan Paksa hingga dibuatkan Perppu Ormas.
Pasca aksi 299 penolakan terhadap Perppu Ormas, PDIP semakin terpuruk terutama seruan-seruan yang menggema dimedia sosial terkait tidak memilih partai pendukung perppu tentu imbas terbesar adalah menimpa PDIP.
Kita lihat saja seberapa mampu PDIP mengembalikan popularitasnya ditengah kekecewaan yang sangat parah terhadap partai, mengingat waktu pertarungan tinggal 2 tahun lagi.
"PDIP berjaya pada 1999 dan 2014 karena saat itu menolak proyek reklamasi. Sekarang, dengan kebijakan yang justru mendukung reklamasi, PDIP dalam kondisi rawan. Suara PDIP berpotensi babak belur," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Rabu (18/10).
Menurut Amir, reklamasi bukan proyek populis bahkan sarat kontroversi dan berpotensi mendatangkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek itu, khususnya nelayan, sehingga proyek ini bahkan sempat digugat ke PTUN.
Selain itu, proyek reklamasi yang saat ini dikerjakan sejumlah pengembang di Pantura Jakarta, berbeda dengan yang dikerjakan beberapa tahun lalu, sehingga proyek yang dikerjakan sekarang cendrung melanggar Keppres No 5295. Pasalnya, jika mengacu pada Keppres tersebut, reklamasi dilakukan dengan mengurug pantai.
"Tapi yang dikerjakan sekarang justru mengurug laut," tegas Amir.
Meski demikian Amir mengakui kalau PDIP dalam posisi yang dilematis karena pemerintahan Jokowi yang didukung PDIP, ditopang oleh sejumlah konglomerat yang diantaranya juga merupakan pengembang pulau reklamasi di Pantura Jakarta. Bahkan secara terbuka melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah mendukung penuh proyek itu, dan mencopot Rizal Ramli dari posisi Menteri Kemaritiman, saat Rizal menghentikan proyek berbiaya triliunan tersebut.
"Sekarang pilihan ada di PDIP. Mau hancur di 2019, atau tolak reklamasi," tegas Amir.
Ia memprediksi, jika PDIP tetap bertahan dengan kebijakannya, perolehan kursi di Jakarta pada 2019 akan anjlok dari 28 pada Pemilu 2014, menjadi hanya 10 kursi.[rmol]
Selain itu PDIP selama rezim Jokowi berkuasa banyak mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesan kepada masyarakat seakan bermusuhan dengan umat Islam. Dukungan rezim kepada Ahok dan berbagai upaya melindungi Ahok dari jeratan kasus penistaan agama membuat rezim mengambil pilihan-pilihan kebijakan yang sangat merugikan PDIP.
Lalu setelah Ahok kalah, politik balas dendampun digulirkan secara membabi buta, ulama-ulama yang terlibat pada aksi 212 ditangkapi dan dikriminalisasi dengan tuduhan macam-macam dan sangat jelas mengada-ada. Ormas Islam dibubarkan dengan Paksa hingga dibuatkan Perppu Ormas.
Pasca aksi 299 penolakan terhadap Perppu Ormas, PDIP semakin terpuruk terutama seruan-seruan yang menggema dimedia sosial terkait tidak memilih partai pendukung perppu tentu imbas terbesar adalah menimpa PDIP.
Kita lihat saja seberapa mampu PDIP mengembalikan popularitasnya ditengah kekecewaan yang sangat parah terhadap partai, mengingat waktu pertarungan tinggal 2 tahun lagi.
0 Response to "PDIP Bakal Babak Belur Pada Pemilu 2019, Ini Penyebabnya"
Post a Comment