Mencari Keadilan, Warga kampung Deret Laporkan Jokowi ke KPK

Hidayatullah.com—Hari Selasa (14/10/2014) kemarin warga kampung deret yang tergaubung dalam Forum Korban Kampung Deret (FK2D) melaporkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam Program Kampung Deret.

Pelaporan ini adalah dampak ketidakpastian warga atas dana bantuan kampung Deret yang diduga ada penyimpangan oleh oknum tertentu.

Sejak awal verifikasi bantuan sampai dengan saat pencairan bahkan dalam penentuan pengambilan bahan bangunan, ditengarai dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan dibawah ancaman pencairan dana bantuan.

Nanang Widodo selaku koordinator FK2D menegaskan lemahnya pengawasan dan lemahnya pemahaman aparatur pelaksana program bantuan kampung Deret menjadi asal muasal permasalahan ini. ia menyampaikan banyak para warga yang seharunya mendapatkan bantuan namun hanya mendapatkan bantuan tidak seutuhnya; bahkan tidak sedikit warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan namun akhirnya mendapatkan bantuan secara penuh.

“Bahkan berdasarkan temuan kami ada satu objek rumah yang sama dipakai untuk tiga pengajuan yang berbeda dan disetujui bahkan dananya sudah lebih dulu cair dibanding dengan yang lainya,”ujar Nanang Widodo.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 64 Tahun 2013 tentang kampung deret, sebanyak 229 rumah yang tersebar di 6 kelurahan dan 4 kecamatan di Jakarta Utara diubah Pemprov DKI menjadi kampung deret. Program ini dimulai sejak pertengahan Desember 2013 di era Guburnur Joko Widodo dan direncanakan selesai akhir Januari 2014 dengan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar.

Warga menilai, Jokowi pernah menyampaikan seluruh penerima bantuan kampung deret adalah sebesar Rp.54.000.000- (limapuluh empat juta rupiah) namun warga tidak menerima dana tersebut seutuhnya, hanya separuh bahkan tidak sedikit yang hanya menerima di bawah separuh dana yang seharusnya mereka terima.

Sementara itu, beberapa kali pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta, selaku pelaksana program kampung Deret tidak membuahkan hasil; bahkan cenderung tidak merespon keluhan para warga.*