Kementrian Kesehatan Peringatkan Kondisi Kesehatan di Jalur Gaza

GAZA, muslimdaily.net - Kementrian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa diabaikan dan memerlukan rangkulan dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Serta bantuan untuk seluruh badan yang aktif untuk segera mengakhiri krisis ini.Peringatkan juga disampikan tentang kondisi kesehatan di Jalur Gaza telah berubah menjadi bencana yang tidak bisa ditanggung.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Komplek Rumah Sakit Assyifa di Gaza, Rabu (19/11) Dokter Asyraf Al Qadra mengatakan, “untuk hari ketiga secara beruntun perusahaan kebersihan telah berhenti bekerja secara total karena tidak mendapatkan bayaran, inisiden ini bisa menyebabkan penyebaran penyakit antara pasien dalam Rumah Sakit”.

Al qadra juga menjelaskan bahwa seluruh Rumah Sakit di Gaza sedang mengalami kekurangan yang sangat parah terutama bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan Generator Listrik. Selain itu perusahan penyedia makanan juga berhenti menyediakan menu makanan untuk para pasien dikarenakan tidak menerima bayaran dari pemerintah bersama selama 5 bulan berturut turut.

Dia menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha sekuat tenaga dan berbagai cara untuk menghindari krisis ini. Namun permasalahan kian hari semakin bertambah parah dan memerlukan sikap serius pemerintah.

Al Qadra mengajak pemerintah bersama untuk menunaikan tanggung jawab kenegaraannya, moral dan kemanusiaan terhadap krisis kesehatan yang terjadi di Jalur Gaza dannmengakhiri penderitaan ribuan pasien.

Kepada masyarakat dan organisasi-organisasi dunia (termasuk Indonesia dan Malaysia-red), Al Qadra mengajak untuk segera mungkin turun tangan menolong sistem kesehatan di Gaza serta aksi serius untuk mengakhiri blokade atas Gaza.

Kabinet Bersatu tidak Peduli dengan Kondisi Jalur Gaza

Dokter Al Qadra juga mengisyaratkan bahwa sejak penyerahan kekuasaan, pemerintah bersama ( Kabinet bersatu ) tidak menunaikan kewajibannya terhadap Jalur Gaza. Pemerintah tidak mengadakan komunikasi dengan para penanggungjawab di kementrianya serta tidak bersedia membayar anggaran operasional para pegawai yang bekerja untuk mereka.