Penegakan Syari’ah: Madzhab Mana?

Dalam berbagai kesempatan, sering penulis ditanya, “kalau khilafah tegak dan mau menerapkan syari’ah Islam, madzhab mana yang dipakai?”

Memang ada sebagian kaum muslimin yang ‘terkesan’ ngotot mau memaksakan madzhabnya kepada yang berbeda pendapat dengannya. Hanya saja, khalifah yang bijak tentunya tidak akan mengadopsi salah satu madzhab di antara madzhab-madzhab fiqh yang ada untuk diterapkan kepada seluruh rakyatnya yang memiliki pemahaman berbeda-beda.

Urusan kebermadzhaban diserahkan kepada masing-masing individu, atau diserahkan kepada para qadhi (hakim) di wilayah masing-masing. Wilayah yang dihuni mayoritas bermadzhab Syafi’iy akan diangkat qadhi dari madzhab Syafi’i untuk mereka, demikian pula wilayah-wilayah yang lain. Namun jika ada wilayah yang tidak didominasi suatu madzhab tertentu, maka diwajibkan tunduk kepada qadhi yang dipilih oleh khalifah untuk mereka. Berdasarkan kaidah:

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

Ketetapan Al Hâkim dalam masalah ijtihad mengangkat perselisihan[1]

Usulan menyamakan madzhab juga pernah dilontarkan di masa khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, dikatakan pada beliau:

لو جمعتَ الناسَ على شيء

“andai saja engkau menyatukan manusia atas sesuatu (madzhab)”

Maka beliau mengatakan

مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ وَإِلَى الْأَمْصَارِ: لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ، بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ

Tidaklah menggembirakan hatiku (kalau) mereka tidak berbeda pendapat, (perowi) berkata: kemudian dia (‘Umar bin Abdul Aziz) menulis ke berbagai wilayah dan kota: “hendaklah setiap kaum memutuskan dengan apa-apa yang disepakati oleh ahli fiqh mereka” (Sunan Ad Darimi, sanadnya shahih menurut tahqiq Husain Salim Asad ad Dârâny, Maktabah Syamilah)

Khalifah Abu Ja’far al Manshur bahkan pernah meminta izin kepada Imam Malik bin Anas untuk menyeragamkan kaum muslimin dengan kitab muwaththa’nya, beliau (Imam Malik) menolaknya, dan menasehati khalifah agar jangan melakukannya: