Jika BIN Diberi Kewenangan Menangkap, Korban Salah Tangkap Akan Bertambah

Jakarta – Kejadian salah tangkap dan para korban di dalamnya mendapat perhatian dari Direktur Setara Institute, Ismail Hassani.

Hal tersebut, kata dia, terjadi sebelum revisi UU Terorisme diberlakukan. “Apalagi setelah usulan revisi tersebut berlaku, kita tidak tau seberapa banyak pelanggaran HAM yang akan ditimbulkan,” imbuhnya.

Hassani menolak jika UU Terorisme tersebut harus direvisi. “Saya tidak setuju karena dampaknya semua orang akan bisa ditangkap,” ujarnya kepada Kiblat.net dalam acara “Memperbarui Data Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Dalam Peluncuran Laporan Pemantauan 2015”, Senin (18/01) di Bakoel Coffie, Jakarta.

“Kalau BIN diberikan kewenangan untuk menangkap, maka ini akan kembali pada masa Orde Baru. Semua orang akan terjadi salah tangkap,” tambahnya.

Menurutnya, Kewenangan BIN itu adalah mengumpulkan informasi, mengolah data, lalu diserahkan kepada pengambil kebijakan.

“Kalau BIN diberikan kewenangan ini akan lebih parah lagi dari yang sekarang. Dia bisa tangkap habis itu dilepas aja, dan itu yang lebih berbahaya,” katanya.

Untuk menangkal aksi terorisme, kordinasi antara Polri, BIN, dan TNI harus lebih ditingkatkan lagi. Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan koordinasi ini lemah dikarenakan adanya ego sektoral dari masing-masing pihak.

“Lihat aja di lapangan, antara BIN dan polisi, tentara dan polisi, apakah mereka akur, tidak!! Dan ini yang menyebabkan koordinasi itu lemah,” pungkasnya.

sumber: kiblat.net