Banyak Pelanggaran dan Cendrung Membidik Islam, Densus Harus Dibubarkan!

www.dakwahmedia.net - Karopenmas Polri Brigjen Agus Rianto mengatakan, terduga Siyono yang ditangkap pada selasa (8/3) di Dusun Brengkuan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, Jateng, tewas di Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta. Agus membantah bahwa Siyono tewas saat menjalani pemeriksaan. Ia menjelaskan, usai melakukan penggeledahan pada 9 maret 2016, di perjalanan Siyono menyerang anggota yang mengawal. Akhirnya, terjadi perkelahian di dalam mobil yang dia tumpangi. "Setelah situasi dapat dikendalikan, tersangka kelelahan dan lemas. Anggota kemudian membawa ke RS Bhayangkara untuk diperiksa", ujarnya. Namun, kata Agus nyawa Siyono tidak tertolong (Republika.co.id,13/3).

Muhammadiyah mendesak pihak yang berwenang dalam hal ini (komnas HAM) dan (KPAI) membentuk tim pencarian fakta atas kematian Siyono, terduga teroris yang tewas di tangan densus 88.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta kepolisian untuk membuktikan alasan bahwa Siyono tewas akibat kelelahan karena berkelahi dengan densus 88. Jika perlu densus 88 diaudit total (Republika.co.id,13/3).

Sekjen pimpinam pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, proses penggerebekkan Siyono di kediamannya yang juga digunakkan untuk TK Raudhatul Athfal terpadu (RAT) Amanah Ummah, kabarnya dilakukan di tengah kerumunan anak-anak yang sedang mengkaji. Kemudian siyono tewas setelah penangkapan. Bila benar hal itu terjadi, beliau mengatakan maka tentu terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, terutama terkait perlindungan anak. Karena itu komnas HAM dan KPAI harus segera membentuk tim pencarian fakta untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Sebab selama ini operasi kontra terorisme oleh Densus kerap berakhir dengan terbunuhnya terduga teroris.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane menyebutkan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 pada aksi penembakkan terduga teroris malah seperti sinetron. Menurut dia, unsur penegakan hukum tak terlihat dalam aksi penembakan itu. Densus 88 tak lagi mengutamakan fungsi pokok kepolisian, yaitu penangkapan target. Aksi penembakan terhadap setidaknya 116 terduga teroris, seperti dalam data yang dilansir Komnas HAM, malah tak menunjukkan adanya penegakan hukum. Apalagi banyak kemungkinan salah tembak (Republika.co.id,13/3).

Begitu banyaknya terduga teroris yang tewas dalam operasi yang dilakukan Densus 88, hal ini mengharuskan kinerja dan profesionalisme Densus 88 dipertanyakan. Mereka yang tewas itu baru terduga, status hukum mereka bukan tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Seandainya pun mereka terdakwa dan terpidana,b isa saja tidak layak dihukum mati (dibunuh). Namun, faktanya mereka dibunuh meski baru terduga. Jelas hal itu merupakan pembunuhan di luar proses hukum, tanpa putusan hukum atau ekstra judiciary killing. Ironinya, hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum dan terus berulang tanpa pertanggungjwaban secara transparan dan adil. Dengan terus berulangnya "keganasan" Densus 88, tentu menjadi keharusan adanya audit terhadap Densus 88, dimintai pertanggungjawaban atau malah harus dibubarkan.

Aksi kekerasan dan terorisme apalagi menyebabkan orang terbunuh jelas tidak dibenarkan dalam syariah islam sehingga harus ditolak. Namun,m embunuh atau menyebabkan tewasnya orang (termasuk terduga teroris) dengan alasan untuk pemberatasan terorisme juga tidak dibenarkan. Keduanya jelas dilarang oleh syariah. Allah SWT berfirman: Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (untuk dibunuh) melainkan dengan sesuatu (sebab) yg benar (QS Al-Isra'[17]:33).

Karena itu umat Islam tidak boleh cenderung apalagi mendukung kezaliman dan pelakunya, apalagi jika pelaku kezaliman itu adalah aparat negara. Umat Islam tidak boleh diam saja, umat harus melawan kezaliman ini. [SuaraIslam/DakwahMedia]

Plis Like Fanpage Kami ya