Bahaya Proxy War dan Neo Imperialisme

Dakwah Media - Dalam beberapa kesempatan, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan Indonesia saat ini tengah menghadapi bahaya proxy war atau perang proxy. Proxy war terjadi di Indonesia melalui beberapa cara, di antaranya narkoba, konflik antar kelompok, terorisme, dll. Panglima TNI mengingatkan tentang Proxy War sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan ancaman Proxy War yang menyerbu seluruh lini kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan sudah hadir di tengah kehidupan keluarga kita.

Ini pulalah yang diingatkan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu beberapa waktuu lalu. Beliau mengatakan fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer.Menurut dia, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan.

Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil. Namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru. Diantaranya, perang asimetris, perang hibrida, dan perang proxy.

Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non-state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Melalui perang proxy ini, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non-state actors dari jauh. Sehingga dapat disimpulkan proxy war adalah perang boneka atau perang perwalian.

Neoimperialisme menggiring negara agar berjalan sesuai dengan arahan negara adidaya. Sebelumnya, negara industri besar itu menciptakan iklim yang kondusif agar rezim yang berkuasa secara sadar atau terpaksa mengikuti arahan tersebut. Ibaratnya, negara Dunia Ketiga dibuat tak bisa berkutik. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, IMF memaksa Indonesia menerima Letter of Intent (LOI) yang berisi kebijakan jangka panjang yang sepenuhnya atas prakarsa IMF. Soeharto yang saat itu kekuasaannya dalam kondisi di ujung tanduk terpaksa menandatangani LoI itu di hadapan Michel Camdesus. Program reformasi ekonomi ala IMF ini menjadikan Indonesia kian tak berkutik mengikuti kemauan negara penjajah. Proyek liberalisasi ekonomi dimulai dengan masif. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah melakukan privatisasi aset BUMN dan swasta nasional.

Perlu ditegaskan pula, negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, penting untuk disampaikan kepada masyarakat, ideologi apa yang sesungguhnya telah memporakporandakan Indonesia. Tidak lain , kapitalisme dengan pemikiran-pemikiran pokoknya antara lain sekulerisme, demokrasi, liberalisme, HAM, pluralisme. Inilah yang telah menghancurkan dan sekutunya adalah pelaku langsung imperialisme yang mengusung ideologi kapitalisme ini.

Demokrasi, secara politik, telah menjadi pintu, munculnya pemimpin-pemimpin pro negara imperialis. Lewat pencitraan yang dibangun oleh media-media liberal, pemimpin boneka ini muncul sebagai pemenang dalam pemilu. Apa yang terjadi ? Setelah memimpin , pemimpin boneka ini mengabdi 100% bagi kepentingan tuan Kapitalis yang telah mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Maka tidaklah mengherankan kalau kebijakan-kebijakannya justru menyengsarakan rakyat.

Walhasil, proxy war dan neoimperalisme ini merupakan bahaya besar yang dihadapi Indonesia. Ini bukan sekadar teori atau ancaman, tetapi sudah menjadi kenyataan di depan mata. Ini yang harus disadari oleh anak negeri

Di sinilah kita perlu mempertimbangkan kembali perlunya eksistensi negara Khilafah bagi umat Islam. Sebab, hanya Khilafah yang dapat diharapkan oleh umat Islam, bahkan oleh umat manusia, untuk membendung bahkan membebaskan umat manusia dari cengkeraman neoliberalisme dan neoimperialisme yang rusak dan menyengsarakan.

Oleh : Sri Ambarwati (Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Tulungagung)