Menyudahi Gejolak Berulang Si Raja Pedas

Dakwah Media - Zaman berubah. Dulu, masyarakat mayoritas negeri ini menikmati dengan suka cita makan nasi berteman sambal, kerupuk atau tempe. Jangankan daging, telur ayam pun jarang mereka jumpai dalam menu sehari-hari. Kini, entah karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi ataukah memang karena daya beli yang meningkat, daging dan telur sudah banyak dinikmati masyarakat kebanyakan. Baik dalam bentuk original maupun aneka bentuk olahannya.

Namun, kiranya ada suatu keanehan bila bicara menu sambal belakangan ini, yaitu ‘kemajuan pesat’ harganya yang bersaing ketat bahkan melampaui harga daging. Lonjakan harganya yang luar biasa tidak bisa disepelekan apalagi cabai sebagai bahan dasarnya memegang peranan penting dalam kuliner di nusantara ini. Cabai selama ini juga dianggap komoditas kerakyatan tiba-tiba menjelma menjadi barang mewah dalam beberapa periode.

Terkesan dibiarkan

Lonjakan harga cabai ini bukan kali pertama. Namun dalam setiap pernyataannya, pihak pemerintah terkesan ‘membiarkan’ fenomena ini berulang dan berulang. Pemerintah juga terkesan setengah hati memberi solusi. Malah menyuguhkan aneka lelucon dalam masalah ini. Sama saja mengmbalikan solusi kepada masing-masing rakyat. Meminta masyarakat untuk tidak panik, sementara efek tingginya harga cabai telah berimbas kepada kebutuhan pokok lainnya. Juga mengajak masyarakat agar menanam cabai sendiri agar kelak dapat ikut meraup untuk ketika ada lonjakan harga seperti sekarang.

Sungguh, inilah kebijakan praktis lagi parsial yang digagas pemerintah. Inilah cermin kebijakan pragmatis yang merupakan dogma khas kapitalisme-neoliberal. Cara pandang komersil terhadap cabai dan juga komoditas lainnya inilah yang menjadi pangkal kenaikan harga yang terus berulang.

Harus ada langkah fundamental

Kecenderungan fluktuasi harga cabai juga komoditas lain memang selalu ada pada periode tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan solusi jangka panjang, selain solusi jangka pendek agar harga turun dan kembali stabil. Pemerintah harus memposisikan diri sebagao pihak pemelihara dan pelindung urusan rakyat tanpa kecuali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan masyarakat dan dia bertanggungjawab atas urusan rakyatnya” (HR. Muslim)

Peran negara adalah sebagai pengelola sumberdaya dan kekayaan alam mewakili rakyat. Dalam persoalan cabai, pemerintah semestinya memiliki kebijakan strategis, nerpola dan berjangka dalam hal budidaya, produksi dan distribusinya. Mampu mengambil sikap bijak begitu muncul persoalan ketika panen dan distribusi. Segala persoalan cabai sebenarnya bisa diprediksi. Hal ini dimungkinkan bila cara pandang pemerintah berubah.

Problem cabai yang berimbas pada rakyat adalah akibat penerapan sistem kapitalis-neoliberal. Cara pandang pemerintah sebagai penyedia jasa bagi rakyatnya, bukan sebagai pelayan. Sehingga timbul hubungan layaknya pedagang dan pembeli, bukan pelayan dan yang dilayani. Karena itu, solusi satu-satunya adalah mengubah cara pandang kapitalistik ini lalu mengambil syariah islam. Sungguh telah nyata kebaikan syariah yang dibawa nabi ini dan telah teruji pada masa khulafaur rasyidin serta para khalifah sesudahnya.

Oleh: Pipit Agustin (analis di Muslimah Voice)