Haloo... Apa Kabar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya?
Dakwah Media - Rencana pembangunan kereta api cepat sudah bergulir sejak lama, gagasan membangun kereta cepat atau HSR Jakarta-Surabaya sesungguhnya, sudah ada dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) yang dibuat sejak 2011. Namun, rencana tersebut sempat tersisih oleh rencana kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sejak awal justru tak ada dalam daftar di RIPNas.
Kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer per jam rute Jakarta-Surabaya diyakini sudah cukup mengurangi beban transportasi darat dan udara. Kesimpulan itu berdasarkan kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Diperkirakan kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mencapai kebutuhan investasi ratusan triliun rupiah. Sangat logis memang, sebagai pembanding kereta cepat Jakarta-Bandung yang hanya 144 km saja membutuhkan Rp70 triliun. Bila menghitung jarak Jakarta-Surabaya 720 km maka dengan asumsi biaya proyeknya sama, maka kereta cepat Jakarta-Surabaya mencapai 5 kali lipatnya atau sekitar Rp350 triliun.
Jepang telah lama menjadi salah satu penanam modal terbesar di Indonesia. Namun, pada 2015, negeri itu seakan terpukul dengan keputusan Jokowi memilih Tiongkok untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada Januari hingga September 2016 investasi Jepang di tanah air telah mencapai USD4,498 miliar. Angka itu naik dua kali lipat ketimbang investasi negeri yang sama pada 2015. Sementara dalam urusan dagang, nilai yang dicatatkan kedua negara nyaris menyentuh USD24 miliar pada Januari-Oktober 2016.
Sorotan Kritis
Pada pertemuan Konferensi Asia-Afrika 2 tahun lalu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Proyek ini bentuk nyata dari imperialisme asing-aseng sudah sangat membahayakan negara karena sudah masuk ke segala sektor di Tanah Air, dari mulai proyek kereta cepat, perkebunan hingga industri migas. Pembangunan infrastruktur Indonesia juga sudah disapu bersih oleh perusahaan asing dari Tiongkok.
Dengan dalih investasi, Pemerintah mengizinkan masuknya pemodal asing ke negeri ini.Strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah saat ini secara substansial tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Dengan berkedok mendorong investasi, Pemerintah justru semakin menjerumuskan negara ini dalam kubangan utang. Ketergantungan utang menyebabkan sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang.
Problem minimnya pemasukan negara, melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi dan seabrek problem lainnya adalah sengkarut problem kapitalisme di Indonesia. Semua problem dan beban itu harus dihadapi oleh rakyat negeri ini. Walhasil, negeri ini sedang dalam bahaya, dan tidak sedang baik-baik saja.
Cengkeraman penjajahan asing makin terasa sejak Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Selain belum mampu membangkitkan perekonomian nasional, sejumlah paket kebijakan justru menjerumuskan Indonesia ke dalam sistem ekonomi liberal. Rezim Jokowi yang terlalu sering berutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing-aseng. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina. Stop atau lanjutkan?
Oleh: Mahfud Abdullah (Analis di PKDA)
Related
Sorotan Kritis
Pada pertemuan Konferensi Asia-Afrika 2 tahun lalu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Proyek ini bentuk nyata dari imperialisme asing-aseng sudah sangat membahayakan negara karena sudah masuk ke segala sektor di Tanah Air, dari mulai proyek kereta cepat, perkebunan hingga industri migas. Pembangunan infrastruktur Indonesia juga sudah disapu bersih oleh perusahaan asing dari Tiongkok.
Dengan dalih investasi, Pemerintah mengizinkan masuknya pemodal asing ke negeri ini.Strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah saat ini secara substansial tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Dengan berkedok mendorong investasi, Pemerintah justru semakin menjerumuskan negara ini dalam kubangan utang. Ketergantungan utang menyebabkan sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang.
Problem minimnya pemasukan negara, melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi dan seabrek problem lainnya adalah sengkarut problem kapitalisme di Indonesia. Semua problem dan beban itu harus dihadapi oleh rakyat negeri ini. Walhasil, negeri ini sedang dalam bahaya, dan tidak sedang baik-baik saja.
Cengkeraman penjajahan asing makin terasa sejak Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Selain belum mampu membangkitkan perekonomian nasional, sejumlah paket kebijakan justru menjerumuskan Indonesia ke dalam sistem ekonomi liberal. Rezim Jokowi yang terlalu sering berutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing-aseng. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina. Stop atau lanjutkan?
Oleh: Mahfud Abdullah (Analis di PKDA)
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to "Haloo... Apa Kabar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya?"
Post a Comment