Kedaulatan Demokrasi ada di Tangan Siapa?
Dakwah Media - Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dan itu yang menjadi pilar berdirinya negara yang menganut sistem demokrasi khususnya di indonesia dan negeri-negeri islam lainnya. Bahkan menempatkan kedaulatan di atas kedaulatan tuhan sebagai pencipta manusia sekaligus mengatur kehidupan manusia. Jika menilik penerapan demokrasi di indonesia terlihat ketika pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Apalagi baru-baru ini di selenggarakan pilkada serentak di sebagian kota di seluruh indonesia.
Menanggapi hal ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk menolak jika ada pemberian uang dari tim pasangan calon pada Pilkada serentak 2017, Rabu (15/2/2017). Dia menegaskan, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
"Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa, maka gunakanlah kedaulatan dan kekuasaan itu sebaik-baiknya. Saya berharap, janganlah kedaulatan ditukar dengan sembako, dengan uang Rp 50 ribu, Rp 100 ribu. Itu murah harganya kalau kedaulatan dan kekuasaan rakyat ditukar dengan soal-soal yang pragmatis. Pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Pada bagian lain, dia juga meminta agar penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu mengawal dengan sebaik-baiknya Pilkada serentak yang digelar di 101 daerah. "Sebagai pimpinan MPR, kami imbau Pilkada serentak bisa dilakukan secara aman dan damai. Penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu, bisa mengawal dengan sebaik-baiknya. Berpihak kepada Merah Putih serta jujur dan adil," tandas Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Bukanlah sesuatu yang tabu ketika penyelenggaraan pemilu/pilkada atau pil-pil lainya nurani rakyat di beli. Layaknya penjual dan pembeli, menjanjikan iming-iming kosong penuh tipu. Rakyat pun menggadaikan nuraninya demi sebuah harapan yang di janjikan pra pemilu. Tergadai karna sembako, uang ratusan ribu. Bagaimana tidak! rakyat mana yang tidak ingin perubahan, rakyat mana yang tidak ingin uang di tengah himpitan ekonomi yang kiat melilit umat.
Bahkan kedaulatan dalam sistem demokrasi syarat dengan uang dan kepentingan. Karena syarat dengan kepentingan apapun bisa di beli jika tidak mempan suara rakyat di beli maka bisa jadi KPU, bawaslu, hakim yang menyelesaikan sengketa pemilu, polisi yang mengusut pidana pemilu berikut pejabat pusat sampai ke daerah-daerah bisa di beli. Dan tidak heran yang berduitlah yang menentukan akhir dari kemenangan pemilu/pilkada.
Dalam islam jelas, menempatkan kedaulatan pada as syari' yaitu Allah Swt sebagai pembuat hukum. Sebagaimana dalam QS yusuf : 80 " sesungguhnya yang berhak membuat hukum hanyalah milik Allah". Amanah kepemimpinan adalah amanah yg berat yang akan di mintai pertanggung jawaban di dunia dan di akhirat tidak hanya pertanggung jawaban di hadapan manusia tapi dihadapan Allah Swt.
Rakyat memang sumber kekuasaan namun tetap kriteria pemimpin yang di pilih menjadi syarat utama. Pemimpin di angkat untuk meriayah umat dengan syariah bukan karna bisnis dan kepentingan yang melanggengkan kedudukan dan kekuasaan. Saatnya kembali pada islam sebagai sistem terbaik yang mengembalikan kedaulatan pada yang maha benar yaitu Allah swt. tentu sistem terbaik itu tidak akan terwujud kecuali dengan menegakan khilafah ‘ala minhajin nubuwah
Oleh: Khairunnisa (aktivis MHTI Bima)
Menanggapi hal ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk menolak jika ada pemberian uang dari tim pasangan calon pada Pilkada serentak 2017, Rabu (15/2/2017). Dia menegaskan, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
"Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa, maka gunakanlah kedaulatan dan kekuasaan itu sebaik-baiknya. Saya berharap, janganlah kedaulatan ditukar dengan sembako, dengan uang Rp 50 ribu, Rp 100 ribu. Itu murah harganya kalau kedaulatan dan kekuasaan rakyat ditukar dengan soal-soal yang pragmatis. Pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Pada bagian lain, dia juga meminta agar penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu mengawal dengan sebaik-baiknya Pilkada serentak yang digelar di 101 daerah. "Sebagai pimpinan MPR, kami imbau Pilkada serentak bisa dilakukan secara aman dan damai. Penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu, bisa mengawal dengan sebaik-baiknya. Berpihak kepada Merah Putih serta jujur dan adil," tandas Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Bukanlah sesuatu yang tabu ketika penyelenggaraan pemilu/pilkada atau pil-pil lainya nurani rakyat di beli. Layaknya penjual dan pembeli, menjanjikan iming-iming kosong penuh tipu. Rakyat pun menggadaikan nuraninya demi sebuah harapan yang di janjikan pra pemilu. Tergadai karna sembako, uang ratusan ribu. Bagaimana tidak! rakyat mana yang tidak ingin perubahan, rakyat mana yang tidak ingin uang di tengah himpitan ekonomi yang kiat melilit umat.
Bahkan kedaulatan dalam sistem demokrasi syarat dengan uang dan kepentingan. Karena syarat dengan kepentingan apapun bisa di beli jika tidak mempan suara rakyat di beli maka bisa jadi KPU, bawaslu, hakim yang menyelesaikan sengketa pemilu, polisi yang mengusut pidana pemilu berikut pejabat pusat sampai ke daerah-daerah bisa di beli. Dan tidak heran yang berduitlah yang menentukan akhir dari kemenangan pemilu/pilkada.
Dalam islam jelas, menempatkan kedaulatan pada as syari' yaitu Allah Swt sebagai pembuat hukum. Sebagaimana dalam QS yusuf : 80 " sesungguhnya yang berhak membuat hukum hanyalah milik Allah". Amanah kepemimpinan adalah amanah yg berat yang akan di mintai pertanggung jawaban di dunia dan di akhirat tidak hanya pertanggung jawaban di hadapan manusia tapi dihadapan Allah Swt.
Rakyat memang sumber kekuasaan namun tetap kriteria pemimpin yang di pilih menjadi syarat utama. Pemimpin di angkat untuk meriayah umat dengan syariah bukan karna bisnis dan kepentingan yang melanggengkan kedudukan dan kekuasaan. Saatnya kembali pada islam sebagai sistem terbaik yang mengembalikan kedaulatan pada yang maha benar yaitu Allah swt. tentu sistem terbaik itu tidak akan terwujud kecuali dengan menegakan khilafah ‘ala minhajin nubuwah
Oleh: Khairunnisa (aktivis MHTI Bima)
0 Response to "Kedaulatan Demokrasi ada di Tangan Siapa?"
Post a Comment