Myanmar Tolak Resolusi PBB Selidiki Pelanggaran HAM Rohingya Di Rakhine
Dakwah Media - Pemerintah Myanmar menolak resolusi PBB untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Rakhine.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jumat (24/03) telah memutuskan untuk mengirim misi pencari fakta internasional ke Myanmar. Misi tersebut dilakukan untuk menghimpun fakta-fakta dan merekam keadaan di lapangan, terkait pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan militer dan aparat keamanan.
Pemerintah Myanmar segera menolak keputusan tersebut. Seperti dilansir surat kabar rezim, Kementerian Luar Negeri menyatakan misi itu akan membuat situasi memanas, bukannya menyelesaikan masalah.
“Myanmar berlepas diri dari resolusi secara keseluruhan,” ungkap pihak Kementerian Luar Negeri Myanmar seperti dikutip Anadolu.
Myanmar mengklaim resolusi tersebut tidak sesuai dengan situasi di lapangan yang kompleks dan menantang. Selain itu juga bertentangan dengan keadaan nasional negara itu.
Dalam pernyataannya rezim Myanmar juga mengklaim akan menetapkan rencara aksi yang jelas untuk menindak lanjuti rekomendasi yang dibuat Komisi Penasihat yang dipimpin Kofi Annan. Seperti diketahui, mantan Sekjen PBB itu beberapa waktu lalu mengunjungi Rakhine dan wilayah sekitarnya untuk melihat kondisi etnis Rohingya. Namun, kunjungan itu sepenuhnya dilakukan dengan pengawalan ketata rezim Myanmar.
Sementara PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional terus mendesak adanya penyelidikan internasional yang dapat dipercaya. Pasalnya, pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar telah menjadi rahasia umum. Masyarakat HAM internasional pun mengakui bahwa saat ini konstitusi di negara tersebut saat ini menempatkan militer sebagai pengendali negara. [kc]
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jumat (24/03) telah memutuskan untuk mengirim misi pencari fakta internasional ke Myanmar. Misi tersebut dilakukan untuk menghimpun fakta-fakta dan merekam keadaan di lapangan, terkait pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan militer dan aparat keamanan.
Pemerintah Myanmar segera menolak keputusan tersebut. Seperti dilansir surat kabar rezim, Kementerian Luar Negeri menyatakan misi itu akan membuat situasi memanas, bukannya menyelesaikan masalah.
“Myanmar berlepas diri dari resolusi secara keseluruhan,” ungkap pihak Kementerian Luar Negeri Myanmar seperti dikutip Anadolu.
Myanmar mengklaim resolusi tersebut tidak sesuai dengan situasi di lapangan yang kompleks dan menantang. Selain itu juga bertentangan dengan keadaan nasional negara itu.
Dalam pernyataannya rezim Myanmar juga mengklaim akan menetapkan rencara aksi yang jelas untuk menindak lanjuti rekomendasi yang dibuat Komisi Penasihat yang dipimpin Kofi Annan. Seperti diketahui, mantan Sekjen PBB itu beberapa waktu lalu mengunjungi Rakhine dan wilayah sekitarnya untuk melihat kondisi etnis Rohingya. Namun, kunjungan itu sepenuhnya dilakukan dengan pengawalan ketata rezim Myanmar.
Sementara PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional terus mendesak adanya penyelidikan internasional yang dapat dipercaya. Pasalnya, pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar telah menjadi rahasia umum. Masyarakat HAM internasional pun mengakui bahwa saat ini konstitusi di negara tersebut saat ini menempatkan militer sebagai pengendali negara. [kc]
0 Response to "Myanmar Tolak Resolusi PBB Selidiki Pelanggaran HAM Rohingya Di Rakhine"
Post a Comment