Sistem Kapitalis Biang Krisis Fasilitas Pendidikan
Dakwah Media - Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan per individu pun ditentukan oleh pendidikannya. Jika setiap individu- individu dalam masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik, maka akan terbentuk masyarakat yang berkualitas baik juga. Begitu pula sebaliknya. Jika setiap individu dalam masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas buruk, akan terbentuk masyarakat yang berkualitas buruk pula. Baik buruknya kualitas pendidikan yang diberikan kepada rakyat pasti akan berdampak pada maju mundurnya suatu bangsa dan negara.
Saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia memang terbilang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNESCO, Indonesia menempati posisi 109 dalam angka Human Development Index (HDI) yang dihitung berdasarkan beberapa aspek, termasuk kualitas pendidikan. Menurut studi survei yang dilakukan instansi Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan Indonesia menempati posisi 12 dari 12 negara di Asia yang disurvei. Sedangkan menurut data The World Economic Forum di Swedia, daya saing pendidikan di Indonesia termasuk rendah, yaitu menempati urutan 37 dari 57 negara yang disurvei.
Dalam hal kualitas pendidikan ini, masih banyak daerah-daerah pelosok di Indonesia yang belum menerima pendidikan yang layak. Masalah pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia kerap kali terhambat oleh beberapa faktor, sehingga sulit untuk mewujudkan pelayanan pendidikan di daerah-daerah tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Selain sarana dan prasarana yang kurang dan belum memadai, kualitas dari guru dan tenaga pengajar lain juga dirasa masih belum kompeten.
Selain itu, tragedi yang terjadi di Ngawi semakin menampakkan buruknya pengurusan negara. Sebagaimana yang dilansir dari KOMPAS.com, dua guru dan sebelas siswa mengalami luka-luka menyusul bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) PKK III di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi, roboh, Kamis (2/2/2017). Peristiwa terjadi saat 16 siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar di gedung itu. Tembok samping retak dan beberapa saat kemudian ambrol menimpa siswa dan guru yang berada di dalamnya. "Pada saat kejadian, proses belajar mengajar murid TK PKK masih sementara berlangsung. Tiba-tiba bangunan sekolah ambruk dan mengakibatkan belasan korban mengalami luka-luka," kata Kasubag Humas Polres Ngawi, AKP Eko Setyo Martono, Kamis (2/2/2017).
Hal di atas membuktikan daya dukung negara dalam memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sangat minim. Terlihat dari dana sosial yang dijadikan andalan penyelesai masalah. Di mana dana sosial itu bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Ditambah negara juga belum bisa menyediakan jumlah sekolah & kampus yang cukup menampung semua siswa. Ketika pemerintah abai terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mana mungkin tercapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas?. Instansi- instansi pendidikan tidak sekedar butuh dana sosial, yang dibutuhkan adalah penanganan menyeluruh permasalahan mereka hingga terselesaikan. Sehingga instansi pendidikan bisa benar- benar fokus mendidik SDM didalamnya dengan optimal. Logikanya, karena sudah ada pemerintah yang mengurusi, instansi pendidikan tidak lagi dipusingkan memikirkan peningkatan fasilitas pendidikan. Dengan begitu, SDM berkualitas pun akan terbentuk.
Jika masalah pendidikan ini dibiarkan tanpa mencari akar masalah dan solusi masalah yang pasti dan tepat, bagaimana mungkin peradaban masa depan suatu bangsa yang cerah itu didapatkan?. Maka perlu disini kita menelisik lebih jauh lagi apa yang menjadi sebab Indonesia tak kunjung lepas dari problematika pendidikan.
Usut punya usut, Sistem Kapitalis- Sekuleris lah yang telah menjadikan Indonesia dalam jeratan lingkaran keterpurukan. Hal ini menjadikan fungsi negara mandul. Negara sebagai pilar pengurus urusan warga negaranya, tidak mampu memberikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan terbaik. Betapa tidak, sistem kapitalis telah merongrong perekonomian Indonesia sehingga berdampak buruk terhadap pendidikan. Sistem kapitalis ini telah menjadikan para ekonom pemerintahannya gelap mata, sehingga dana yang seharusnya untuk alokasi pendidikan, tak jua teralokasikan atas sebab terkorupsi. Selain itu, sistem ini telah membangun kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. Muncullah slogan yang miskin dilarang sekolah. Walhasil, pemenuhan hak- hak warga negara tak bisa diwujudkan oleh negara secara menyeluruh.
Dalam Islam, negara wajib menyediakan sarana dan prasarana terbaik yang mendukung terlaksananya pendidikan dengan baik dan berkualitas. Jaminan akses pendidikan bagi semua siswa, misalnya laboratorium, perpustakaan, gedung-gedung sekolah, kampus-kampus serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pendidikan. Biaya pendidikan wajib menjadi tanggung jawab negara seutuhnya sebagai pemenuhan hak seluruh warga negara, dan tidak ada perbedaan bagi warga negara yang beragama Islam maupun non Islam, baik kaya maupun miskin, semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam hal pendidikan.
Dan itu semua hanya dapat terwujud jika Islam diterapkan secara kaaffah dengan institusi negara yang menaunginya yaitu Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubbuwwah. WalLâh a’lam bi ash-shawâb.
Oleh: Rutin (Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir)
Related
Selain itu, tragedi yang terjadi di Ngawi semakin menampakkan buruknya pengurusan negara. Sebagaimana yang dilansir dari KOMPAS.com, dua guru dan sebelas siswa mengalami luka-luka menyusul bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) PKK III di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi, roboh, Kamis (2/2/2017). Peristiwa terjadi saat 16 siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar di gedung itu. Tembok samping retak dan beberapa saat kemudian ambrol menimpa siswa dan guru yang berada di dalamnya. "Pada saat kejadian, proses belajar mengajar murid TK PKK masih sementara berlangsung. Tiba-tiba bangunan sekolah ambruk dan mengakibatkan belasan korban mengalami luka-luka," kata Kasubag Humas Polres Ngawi, AKP Eko Setyo Martono, Kamis (2/2/2017).
Hal di atas membuktikan daya dukung negara dalam memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sangat minim. Terlihat dari dana sosial yang dijadikan andalan penyelesai masalah. Di mana dana sosial itu bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Ditambah negara juga belum bisa menyediakan jumlah sekolah & kampus yang cukup menampung semua siswa. Ketika pemerintah abai terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mana mungkin tercapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas?. Instansi- instansi pendidikan tidak sekedar butuh dana sosial, yang dibutuhkan adalah penanganan menyeluruh permasalahan mereka hingga terselesaikan. Sehingga instansi pendidikan bisa benar- benar fokus mendidik SDM didalamnya dengan optimal. Logikanya, karena sudah ada pemerintah yang mengurusi, instansi pendidikan tidak lagi dipusingkan memikirkan peningkatan fasilitas pendidikan. Dengan begitu, SDM berkualitas pun akan terbentuk.
Usut punya usut, Sistem Kapitalis- Sekuleris lah yang telah menjadikan Indonesia dalam jeratan lingkaran keterpurukan. Hal ini menjadikan fungsi negara mandul. Negara sebagai pilar pengurus urusan warga negaranya, tidak mampu memberikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan terbaik. Betapa tidak, sistem kapitalis telah merongrong perekonomian Indonesia sehingga berdampak buruk terhadap pendidikan. Sistem kapitalis ini telah menjadikan para ekonom pemerintahannya gelap mata, sehingga dana yang seharusnya untuk alokasi pendidikan, tak jua teralokasikan atas sebab terkorupsi. Selain itu, sistem ini telah membangun kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. Muncullah slogan yang miskin dilarang sekolah. Walhasil, pemenuhan hak- hak warga negara tak bisa diwujudkan oleh negara secara menyeluruh.
Dalam Islam, negara wajib menyediakan sarana dan prasarana terbaik yang mendukung terlaksananya pendidikan dengan baik dan berkualitas. Jaminan akses pendidikan bagi semua siswa, misalnya laboratorium, perpustakaan, gedung-gedung sekolah, kampus-kampus serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pendidikan. Biaya pendidikan wajib menjadi tanggung jawab negara seutuhnya sebagai pemenuhan hak seluruh warga negara, dan tidak ada perbedaan bagi warga negara yang beragama Islam maupun non Islam, baik kaya maupun miskin, semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam hal pendidikan.
Dan itu semua hanya dapat terwujud jika Islam diterapkan secara kaaffah dengan institusi negara yang menaunginya yaitu Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubbuwwah. WalLâh a’lam bi ash-shawâb.
Oleh: Rutin (Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir)
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to " Sistem Kapitalis Biang Krisis Fasilitas Pendidikan"
Post a Comment