KontraS: Wiranto Tak Layak Jadi Menkopolhukam Lantaran Dosa Politiknya
Dakwah Media - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut masalah penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah dalam perayaan 72 Tahun Kemerdekaan.
Aktivis KontraS, Nisrina Nadhifah Rahman mengatakan, kegagalan penegakan hukum di negara ini tercermin dari gagalnya pemerintah memilih Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang tepat.
Menurutnya, Wiranto tak layak menjadi Menkopolhukam lantaran dosa politik Mantan Panglima ABRI itu dinilainya terlalu banyak hingga tak pantas menduduki posisi itu.
”Kegagalan penegakan hukum kita, tercermin dari gagalnya kita memilih Menkopolhukam. Kita sudah gagal dari awal,” ujar Nisrina di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).
Selain itu, citra kepolisian juga menjadi salah satu ironi yang harus diperbaiki. Sebab, menurut catatan Kontras, di sepanjang Tahun 2016-2017, terdapat 790 kasus kekerasan di Indonesia.
Menurutnya, data itu dapat dijadikan acuan jika masyarakat perlu mengawasi kinerja kepolisian. Tujuannya, agar fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat terwujud.
“Intinya dia (kepolisian) enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menindak orang-orang secara tebang pilih,” imbuhnya.
Ia pun mengakui bila banyak masyarakat saat ini tidak percaya dengan kepolisian.
”Bagaimana kita mau percaya sama polisi kalau ternyata jenderal-jenderalnya juga terlibat korupsi atau kejahatan besar. Ini sebenarnya PR bagi negara, untuk bagaimana mengembalikan citra itu tadi,” pungkasnya. [kc]
Related
”Kegagalan penegakan hukum kita, tercermin dari gagalnya kita memilih Menkopolhukam. Kita sudah gagal dari awal,” ujar Nisrina di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).
Selain itu, citra kepolisian juga menjadi salah satu ironi yang harus diperbaiki. Sebab, menurut catatan Kontras, di sepanjang Tahun 2016-2017, terdapat 790 kasus kekerasan di Indonesia.
“Intinya dia (kepolisian) enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menindak orang-orang secara tebang pilih,” imbuhnya.
Ia pun mengakui bila banyak masyarakat saat ini tidak percaya dengan kepolisian.
”Bagaimana kita mau percaya sama polisi kalau ternyata jenderal-jenderalnya juga terlibat korupsi atau kejahatan besar. Ini sebenarnya PR bagi negara, untuk bagaimana mengembalikan citra itu tadi,” pungkasnya. [kc]
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to "KontraS: Wiranto Tak Layak Jadi Menkopolhukam Lantaran Dosa Politiknya"
Post a Comment