Perppu Ormas Banyak Penolakan, Analis: Buktikan Kalau DPR memang Wakil Rakyat
Dakwah Media - Perppu 2/2017 terkait keormasan memasuki tahap di DPR RI. Kemendagri begitu optimis anggota dewan akan menyetujuinya. Sementara itu SKB tiga menteri pun sedang digodok demi pembinaan pada ormas yang telah dibubarkan.
Jika mencermati sejak kelahiran Perppu 2/2017 hingga sekarang, ada kegaduhan sosiologis dan psikologis dalam kehidupan arus bawah rakyat. Awalnya hanya satu ormas yang dibubarkan, belakangan muncul penolakan dari beragam kalangan. Mulai dari ulama’ dan aktivis, hingga LSM dan kelompok HAM dan pro-demokrasi.
Berkaitan dengan kegaduhan sosilogis dan psikologis, wartawan KABAR NASIONAL mewawancarai Hanif Kristianto, Analis Politik dan Media, pada Ahad (20/08/2017). Hanif menjelaskan bahwa kegaduhan di arus bawah lebih disebabkan sebagai respon politik dan kekhawatiran penyelewengan kekuasaan. Jauh panggang dari api proses demokratisasi yang lebih cenderung berasa otoritarianisme dan bayangan buruk diktatorisme.
“Secara sosiologis, rakyat Indonesia masih belum puas terkait pengeluaran Perppu. Rakyat yang terdiri dari beragam strata dan tingkat partisipasi politik akhirnya memahami betul isi perppu dan kemudian melakukan penolakan besar-besaran. DPR harus membuktikan kalau benar wakil rakyat,”ungkap Hanif.
Ormas yang sudah dan akan menjadi korban, mendapatkan bebasn psikologis. Tak bisa dibayangkan beragam persekusi yang harus diterima. Rakyat pun dibuat saling merasa curiga, seolah siapa pun yang terkena Perppu haram ada di negeri ini. Rakyat sesungguhnya telah merasakan, tak ada hujan dan tak ada angin, tiba-tiba perppu digulirkan dan menimbulkan korban.
“Perppu memang telah membuat gaduh. Jangan sampai rakyat akhirnya berfikir akan kembalinya penguasa yang tidak pro rakyat. Jika saja setiap kebijakan dan aturan senantiasa menjadi gaduh, ke depan pemerintahan akan semakin terseok dan tak akan berjalan ideal,”jelas Hanif.
Media massa sebagai sumber informasi harus betul-betul mengawal kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat tersesatkan dengan informasi. Jika media massa sudah tidak bisa diharapkan untuk memberikan dukungan terkait penolakan Perppu, maka rakyat akan menentukan caranya sendiri.[kn]
Jika mencermati sejak kelahiran Perppu 2/2017 hingga sekarang, ada kegaduhan sosiologis dan psikologis dalam kehidupan arus bawah rakyat. Awalnya hanya satu ormas yang dibubarkan, belakangan muncul penolakan dari beragam kalangan. Mulai dari ulama’ dan aktivis, hingga LSM dan kelompok HAM dan pro-demokrasi.
Berkaitan dengan kegaduhan sosilogis dan psikologis, wartawan KABAR NASIONAL mewawancarai Hanif Kristianto, Analis Politik dan Media, pada Ahad (20/08/2017). Hanif menjelaskan bahwa kegaduhan di arus bawah lebih disebabkan sebagai respon politik dan kekhawatiran penyelewengan kekuasaan. Jauh panggang dari api proses demokratisasi yang lebih cenderung berasa otoritarianisme dan bayangan buruk diktatorisme.
“Secara sosiologis, rakyat Indonesia masih belum puas terkait pengeluaran Perppu. Rakyat yang terdiri dari beragam strata dan tingkat partisipasi politik akhirnya memahami betul isi perppu dan kemudian melakukan penolakan besar-besaran. DPR harus membuktikan kalau benar wakil rakyat,”ungkap Hanif.
Ormas yang sudah dan akan menjadi korban, mendapatkan bebasn psikologis. Tak bisa dibayangkan beragam persekusi yang harus diterima. Rakyat pun dibuat saling merasa curiga, seolah siapa pun yang terkena Perppu haram ada di negeri ini. Rakyat sesungguhnya telah merasakan, tak ada hujan dan tak ada angin, tiba-tiba perppu digulirkan dan menimbulkan korban.
“Perppu memang telah membuat gaduh. Jangan sampai rakyat akhirnya berfikir akan kembalinya penguasa yang tidak pro rakyat. Jika saja setiap kebijakan dan aturan senantiasa menjadi gaduh, ke depan pemerintahan akan semakin terseok dan tak akan berjalan ideal,”jelas Hanif.
Media massa sebagai sumber informasi harus betul-betul mengawal kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat tersesatkan dengan informasi. Jika media massa sudah tidak bisa diharapkan untuk memberikan dukungan terkait penolakan Perppu, maka rakyat akan menentukan caranya sendiri.[kn]
0 Response to "Perppu Ormas Banyak Penolakan, Analis: Buktikan Kalau DPR memang Wakil Rakyat"
Post a Comment