Gedung Baru dan Apartemen DPR, Jadi Alat Barter Perppu Ormas? Ricky : Ini Penghianatan Pada Rakyat
Dakwah Media - Ramai diberitakan kompas soal barter Gedung dewan dengan perppu Ormas.
Tidak tau pasti tujuan kompas memberitakan ini.
berikut kutipan beritanya,
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru sampai apartemen dianggap bisa menjadi nilai tawar kepada pemerintah agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas bisa disepakati.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa dengan fakta tersebut saat ini beban justru ada di tangan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir, jika kemauan DPR tak dipenuhi, maka DPR akan menolak Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) misalnya.
"Justru lihatnya ke kepentingan pemerintah. Ada dua Perppu yang diajukan pemerintah untuk disetujui DPR, RAPBN-P juga. Ini justru ini beban pertimbangan ada di pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2017).
Hendri pun yakin, DPR akan terus ngotot dan tak akan mundur untuk tetap minta anggaran sebesar Rp 5,7 triliun, meski keinginan DPR itu terus dicibir dan ditolak oleh masyarakat.
"DPR kan nothing to loose. Citranya sudah melorot tajam. Minta atau enggak minta sama saja. Ini kan skenario lama. Tapi kalau sekarang momentumnya pas untuk minta anggaran lebih," ujar Hendri.
Hendri pun menambahkan, walaupun banyak pihak menolak keinginan para wakil rakyat itu untuk melakukan renovasi gedung. Namun, ia sepakat gedung parlemen direnovasi demi alasan keamanan.
"Saya setuju ada renovasi gedung DPR bila ada alasan keamanan. Artinya, karena gedung sudah lama, harus segera direnovasi. Bila tidak direnovasi keamanan gedung jadi rentan," tutup Hendri.
Dalam kesempatan berbeda, Rizky Fattamazaya Tokoh Pemuda dan Mahasiswa mengatakan kepada awak media, jika benar ada wacana itu di balik kontrak politik DPR dan Pemerintah, maka ini adalah penghianatan nyata pada rakyat.
"Perjalanan barter gedung dengan Perppu ormas adalah hal penghianatan kepada rakyat baik itu DPR RI maupun pemerintah" katanya
Dia mengingatkan DPR RI bahwa Kebijakan DPR harusnya memihak kepada kepentingan rakyat bukan malah tawar-menawar kepentingan golongan
Rakyat akan melihat, tentu DPR RI juga harus lebih mempertimbangkan ancaman rakyat ketika Perppu ini disahkan oleh DPR RI menjadi UU maka resikonya Rakyat tidak akan memilih Partai- Partai mana saja yg menerima Perppu menjadi UU
Terkait rakyat memandang rezim hari ini, dia menegaskan gejolak ditengah- tengah masyarakat akan semakin bertambah apabila Perppu Ormas menjadi UU.
"Lihatlah Ketika Perppu ini terbit Penolakannya begitu besar terlebih Menjadi UU. Kami ingatkan DPR RI dan Pemerintah sebelum semuanya terlambat" pungkasnya.. [jc]
Tidak tau pasti tujuan kompas memberitakan ini.
berikut kutipan beritanya,
Related
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru sampai apartemen dianggap bisa menjadi nilai tawar kepada pemerintah agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas bisa disepakati.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa dengan fakta tersebut saat ini beban justru ada di tangan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir, jika kemauan DPR tak dipenuhi, maka DPR akan menolak Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) misalnya.
Hendri pun yakin, DPR akan terus ngotot dan tak akan mundur untuk tetap minta anggaran sebesar Rp 5,7 triliun, meski keinginan DPR itu terus dicibir dan ditolak oleh masyarakat.
"DPR kan nothing to loose. Citranya sudah melorot tajam. Minta atau enggak minta sama saja. Ini kan skenario lama. Tapi kalau sekarang momentumnya pas untuk minta anggaran lebih," ujar Hendri.
Hendri pun menambahkan, walaupun banyak pihak menolak keinginan para wakil rakyat itu untuk melakukan renovasi gedung. Namun, ia sepakat gedung parlemen direnovasi demi alasan keamanan.
"Saya setuju ada renovasi gedung DPR bila ada alasan keamanan. Artinya, karena gedung sudah lama, harus segera direnovasi. Bila tidak direnovasi keamanan gedung jadi rentan," tutup Hendri.
Dalam kesempatan berbeda, Rizky Fattamazaya Tokoh Pemuda dan Mahasiswa mengatakan kepada awak media, jika benar ada wacana itu di balik kontrak politik DPR dan Pemerintah, maka ini adalah penghianatan nyata pada rakyat.
"Perjalanan barter gedung dengan Perppu ormas adalah hal penghianatan kepada rakyat baik itu DPR RI maupun pemerintah" katanya
Dia mengingatkan DPR RI bahwa Kebijakan DPR harusnya memihak kepada kepentingan rakyat bukan malah tawar-menawar kepentingan golongan
Rakyat akan melihat, tentu DPR RI juga harus lebih mempertimbangkan ancaman rakyat ketika Perppu ini disahkan oleh DPR RI menjadi UU maka resikonya Rakyat tidak akan memilih Partai- Partai mana saja yg menerima Perppu menjadi UU
Terkait rakyat memandang rezim hari ini, dia menegaskan gejolak ditengah- tengah masyarakat akan semakin bertambah apabila Perppu Ormas menjadi UU.
"Lihatlah Ketika Perppu ini terbit Penolakannya begitu besar terlebih Menjadi UU. Kami ingatkan DPR RI dan Pemerintah sebelum semuanya terlambat" pungkasnya.. [jc]
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to "Gedung Baru dan Apartemen DPR, Jadi Alat Barter Perppu Ormas? Ricky : Ini Penghianatan Pada Rakyat"
Post a Comment