Pembangunan Indonesia Dilakukan ‘Ugal-Ugalan ‘Oleh Pemerintah Bermental Inlander
Dakwah Media - Indonesia Development Monitoring (IDM) mengatakan pembangunan Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan hingga cita-cita kemakmuran bagi rakyat hanya sebatas angan.
Direktur IDM Bin Firman Tresnadi menuturkan; sudah 72 tahun Indoensia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi sebagian besar barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia masih diperoleh melalui impor. Lebih ironis lagi, bukan cuma barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi yang diimpor, tetapi hasil bumi seperti garam dan kedelai pun diimpor.
“Inilah yang mengkhawatirkan kita: bukan cuma gagal membangun industri, tetapi membangun pertanian pun tidak bisa. Padahal, pembangunan sektor pertanian mestinya menjadi dasar untuk membangun masa depan industri nasional kita,” kata dia secara tertulis, yang diterima Aktual.com Senin (13/11).
Sejak jaman kolonial lanjut dia, hingga sekarang, Indonesia harus berpuas sebagai negara pengekspor bahan mentah. Sektor industri tidak pernah berkembang dan tidak pernah sanggup mengatasi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Bahkan, sejak neoliberalisme kian massif di Indonesia, Industri manufaktur yang sudah ‘setengah-nafas’ pun kian hancur. Dan secara perlahan daya beli masyarakatpun terjun bebas.
“Indonesia belum punya cetak biru industri nasional yang mengaitkan semua sektor untuk mendukung industri yang akan dikembangkan. Justru sebaliknya yang terjadi: pemerintah yang bermental inlander ini cukup puas menjadi pengekspor bahan mentah. Padahal, basis industrialisasi nasional kita adalah industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam kita,” tutur Firman.
Dia menegaskan Pembangunan ekonomi saat ini tidak jelas mau mengarah kemana. Ditengah-tengah kehancuran industri nasional, pemerintah memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur.
Dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya.
“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun. Bahkan pemerintahpun berencana mengorbankan rakyat dengan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga golongan 900 VA – 2200 VA,” ujarnya.
Selain itu ribuan kilometer jalan negara dan jalan tol berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi. Yang menjadi pertanyaan bangi IDM; apakah proyek infrastruktur Jokowi ini dapat mengatasi masalah bangsa ini? Yaitu tidak memiliki basis industri nasional sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat.
“Kegagalan Industrialisasi nasional berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegagalan industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen,” sesalnya.
Dia menegaskan bahwa kegagalan pembangunan industrialisasi menandakan masih berlangsungnya proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia.
“Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri. Pembangunan infrastruktur di negara jajahan, harus menunjang kepentingan ekonomi negara-negara imperialis dan harus dimiliki oleh mereka. Hal ini menjadi kenyataan dimana proyek-proyek infrastruktur
yang telah diresmikan oleh Jokowi telah direncanakan untuk dijual kepihak asing/swasta. Lalu dimana untungnya republik ini?,” cecar dia.
Oleh karena itu, kata Firman, jika pemerintah serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek-proyek infrastruktur harus diletakan sebagai prasarana untuk membangun industrialisasi nasional. Bukan karpet merah bagi negara-negara imperialis.
Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah harus berupaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan membangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Bukan sebaliknya, menekan rakyat dengan pajak, melakukan pemalakan terhadap rakyat dengan merevisi undang-undang penerimaan negara bukan pajak.
“Tak ada yang menolak bahwa Indoensia sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain soal infrastruktur. Hasil survei berbagai lembaga survei menyatakan masyarakat puas/setuju dengan proyek Infrastruktur Jokowi. Pun dengan Indonesia Development Monitoring (IDM). Akan tetapi proyek-proyek infrastruktur ini akan sia-sia jika tidak diabadikan untuk membangun industri nasional. Bangsa ini harus memiliki cetak biru pembangunan industri nasional sebagai jembatan bagi kemakmuran rakyat. Bukan infrastruktur ugal-ugalan model Jokowi ini,” pungkas dia. [ac]
Direktur IDM Bin Firman Tresnadi menuturkan; sudah 72 tahun Indoensia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi sebagian besar barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia masih diperoleh melalui impor. Lebih ironis lagi, bukan cuma barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi yang diimpor, tetapi hasil bumi seperti garam dan kedelai pun diimpor.
“Inilah yang mengkhawatirkan kita: bukan cuma gagal membangun industri, tetapi membangun pertanian pun tidak bisa. Padahal, pembangunan sektor pertanian mestinya menjadi dasar untuk membangun masa depan industri nasional kita,” kata dia secara tertulis, yang diterima Aktual.com Senin (13/11).
Sejak jaman kolonial lanjut dia, hingga sekarang, Indonesia harus berpuas sebagai negara pengekspor bahan mentah. Sektor industri tidak pernah berkembang dan tidak pernah sanggup mengatasi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Bahkan, sejak neoliberalisme kian massif di Indonesia, Industri manufaktur yang sudah ‘setengah-nafas’ pun kian hancur. Dan secara perlahan daya beli masyarakatpun terjun bebas.
“Indonesia belum punya cetak biru industri nasional yang mengaitkan semua sektor untuk mendukung industri yang akan dikembangkan. Justru sebaliknya yang terjadi: pemerintah yang bermental inlander ini cukup puas menjadi pengekspor bahan mentah. Padahal, basis industrialisasi nasional kita adalah industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam kita,” tutur Firman.
Dia menegaskan Pembangunan ekonomi saat ini tidak jelas mau mengarah kemana. Ditengah-tengah kehancuran industri nasional, pemerintah memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur.
Dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya.
“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun. Bahkan pemerintahpun berencana mengorbankan rakyat dengan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga golongan 900 VA – 2200 VA,” ujarnya.
Selain itu ribuan kilometer jalan negara dan jalan tol berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi. Yang menjadi pertanyaan bangi IDM; apakah proyek infrastruktur Jokowi ini dapat mengatasi masalah bangsa ini? Yaitu tidak memiliki basis industri nasional sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat.
“Kegagalan Industrialisasi nasional berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegagalan industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen,” sesalnya.
Dia menegaskan bahwa kegagalan pembangunan industrialisasi menandakan masih berlangsungnya proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia.
“Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri. Pembangunan infrastruktur di negara jajahan, harus menunjang kepentingan ekonomi negara-negara imperialis dan harus dimiliki oleh mereka. Hal ini menjadi kenyataan dimana proyek-proyek infrastruktur
yang telah diresmikan oleh Jokowi telah direncanakan untuk dijual kepihak asing/swasta. Lalu dimana untungnya republik ini?,” cecar dia.
Oleh karena itu, kata Firman, jika pemerintah serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek-proyek infrastruktur harus diletakan sebagai prasarana untuk membangun industrialisasi nasional. Bukan karpet merah bagi negara-negara imperialis.
Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah harus berupaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan membangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Bukan sebaliknya, menekan rakyat dengan pajak, melakukan pemalakan terhadap rakyat dengan merevisi undang-undang penerimaan negara bukan pajak.
“Tak ada yang menolak bahwa Indoensia sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain soal infrastruktur. Hasil survei berbagai lembaga survei menyatakan masyarakat puas/setuju dengan proyek Infrastruktur Jokowi. Pun dengan Indonesia Development Monitoring (IDM). Akan tetapi proyek-proyek infrastruktur ini akan sia-sia jika tidak diabadikan untuk membangun industri nasional. Bangsa ini harus memiliki cetak biru pembangunan industri nasional sebagai jembatan bagi kemakmuran rakyat. Bukan infrastruktur ugal-ugalan model Jokowi ini,” pungkas dia. [ac]
0 Response to "Pembangunan Indonesia Dilakukan ‘Ugal-Ugalan ‘Oleh Pemerintah Bermental Inlander"
Post a Comment