Pimred Terkemuka Qatar: Umat Islam Tak Perlu Minta Maaf Serangan di Paris

DOHA, muslimdaily.net – Pemimpin dari surat kabar terkemuka di Qatar telah memicu kontroversi di Twitter setelah mendesak umat Islam “tidak perlu meminta maaf” atas serangan di kantor Majalah Charlie Hebdo di Paris. Jurnalis tersebut menyatakan bahwa Prancis sedang mencari alasan untuk campur tangan di Libya.

“Jangan meminta maaf atas kejahatan yang tidak dilakukannya,” kata Abdullah Al Athba, jurnalis terkemuka Qatar dan pimpinan redaksi surat kabar Al Arab, dalam sebuah pernyataan twitter, demikian lansir alarabiya.net.

Dalam tweet lain, Al Athba membagi komentar oleh salah satu pengikutnya yang berbunyi: “Mengapa umat Islam harus meminta maaf? Ketika masjid London dirusak tidak ada yang meminta orang-orang Kristen atau warga Inggris untuk meminta maaf”.

Al Athba melanjutkan tweetnya dengan menyatakan bahwa Perancis sedang mencari pembenaran untuk intervensi militer di Libya.

“Tampaknya bahwa Prancis ingin menyerang Libya dengan dalih ‘memerangi terorisme’ setelah menduduki Mali dengan dalih yang sama dan operasi ini merupakan alasan yang tepat untuk membunuh Muslim.”

Dia juga mengatakan mungkin ada hubungan antara peningkatan serangan terhadap Masjid di seluruh Eropa dan serangan terbaru di kantor majalah Charlie Hendo di Prancis.

Al Athba mengatakan kepada Al Arabiya News dalam sebuah pernyataan email bahwa: “Menyerang orang tak bersalah adalah tidak dapat diterima dan harus dikutuk dan saya menentang pembunuhan rekan wartawan saya.”

“Tapi mengapa isu ini terkait Islam dan Muslim? Ada orang-orang Kristen ekstrimis, ada pula orang-orang Yahudi ekstremis, namun tidak ada yang meminta Gereja misalnya untuk mengutuk serangan terhadap Muslim dan Masjid di Swedia dan kampanye kebencian terhadap Muslim di Jerman. ”

“Jadi, mengapa kita sebagai umat Islam harus meminta maaf atas kejahatan yang kita tidak lakukan? Kita harus berurusan dengan individu, atau individu yang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan agama mereka, terutama bahwa hukuman dalam hukum hanya berlaku untuk pelaku,” tambahnya.

“Peradilan Prancis seharusnya menangani kasus tersebut tanpa politisasi atau mengambil sebagai alasan (tindakan) terhadap Muslim di Prancis atau di Barat atau di tempat lain,” lanjut Al Athba.