DILEMA MAYORITAS : CAMPAKKAN DEMOKRASI, TEGAKKAN KHILAFAH !

Dakwah Media - Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang berasaskan kedaulatan di tangan rakyat (as-siyadah li sya’bi) kini telah menampakkan kerusakannya kepada ummat manusia. Wa bil khusus, kepada kelompok mayoritas di Indonesia, yakni ummat Islam. Sistem politik ini telah banyak mencederai ummat Islam yang menghendaki penerapan syari’at untuk menyelesaikan problematika ummat saat ini. Contohnya, perkara yang dihadapi ummat berupa pembelaan terhadap ayat suci Al-Qur’an yang telah dinistakan dan tuntutat untuk menghukum penistanya tidak segera dihukum. Padahal status sudah jelas sebagai tersangka bahkan terdakwa. Selain itu, ummat juga senantiasa menuntut adanya spirit membela Al-Qur’an sebagai tuntunan kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu, seruan ayat suci di atas ayat konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Rizieq Shihab dalam orasinya di Aksi Bela Islam jilid III di Monas waktu itu juga menjadi perhatian ummat untuk langkah-langkah perubahan berikutnya. Akan tetapi, spirit dan kemauan ini justru terasa menggangu sebagian pihak hingga mereka berusaha menjegal kemauan ummat ini. Mengapa pula semua ini, yakni kehendak mayoritas ummat ini tidak juga digubris dan dijadikan pegangan oleh penguasa sebagaimana adagium demokrasi yang terkenal itu ?

Karena itulah, saya mengutip sebagian tulisan dari K.H. Ma’ruf Amin yang berjudul “Mencegah Sekularisasi Pancasila” yang mengangkat salah satu adagium demokrasi dan korelasinya dengan keinginan mayoritas ummat saat ini.

“Demokrasi yang mereka agung-agungkan mengajarkan vox populi vox dei (suara rakyat suara Tuhan). Jika rakyat yang mayoritas menginginkan kehidupan mereka diatur syariat, mengapa mereka harus menolak.” (K.H. Ma’ruf Amin)

Kasus yang akhir-akhir ini terjadi menimpa Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disidang karena dugaan penghinaan terhadap Pancasila di dalam ceramahnya pada tahun 2011 menjadi salah satu bukti kejanggalan Demokrasi terhadap kehendak mayoritas ini. Karena hal ini begitu mengherankan ketika ceramah tersebut dilaporkan pada saat isu Aksi Bela Islam mem-booming serta ceramah ini pun terjadi di tahun 2011. Pertanyaannya, mengapa “mereka” begitu greget-nya menyelidiki Rizieq Shihab dengan menelusuri ceramah-ceramahnya hingga tahun 2011 ? Mengapa dan untuk apa ???

Belum selesai isu persidangan Rizieq Shihab, muncul pula isu penghadangan oleh oknum yang mengatasnamakan Suku Dayak terhadap Tengku Zulkarnaen ketika menghadiri acara di Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada waktu yang tidak jauh, pasca persidangan Rizieq Shihab, massa Front Pembela Islam (FPI) diserang oleh ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang mengakibatkan korban di pihak FPI. Pasca kasus ini, banyak isu-isu lain pula yang kemudian mengerucut kepada Kapolda Jabar, Irjenpol Anton Charliyan karena melakukan pembiaran terhadap pemberontakan tersebut juga karena merangkap jabatan sebagai pembina ormas GMBI. Dan hingga kini, ummat Islam yang mayoritas ini senantiasa dihabisi dengan isu lain yang terus mengkriminalisasi para ulama dan ISLAM.

Sekali lagi, inilah fakta gamblang sistem politik Demokrasi yang tidak memberikan ruang kepada kehendak mayoritas untuk memperjuangan keinginannnya dan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT untuk menta’ati syari’at-Nya secara menyeluruh (kaffah). Mengapa Demokrasi tidak menghendaki suara mayoritas kaum muslim yang kurang lebih berjumlah 87% dari penduduk Indonesia keseluruhan ? Malah justru memberi ruang kolaborasi penguasa dan pengusaha mencabik dan mencaplok tanah negerinya sendiri ? Mengapa ummat Islam yang mengkritik dan menolak penjajahan diserang, sedangkan banyak pihak yang jelas menjajah diberikan peluang dan ruang ? Inilah dilema, Dilema Mayoritas. Dilemanya mayoritas ummat Islam di Indonesia, berjumlah besar, namun tidak punya daya dan kekuatan. Dengan begitu, ummat senantiasa terombang ambing oleh rezim dan sistem dengan segala caranya untuk menutup kebenaran dan membiarkan ke-bathil-an.

Oleh karena itu, sudah saatnya ummat melakukan peningkatan berfikir (irtifaa’ul fikr) hingga pada taraf mendasar (asasi) dan menyeluruh (syumuul) mengenai Demokrasi agar segera dicampakkan dan di-taghyir (dirombak) menuju sistem Islam. Karena Demokrasi yang berasaskan kedaulatan di tangan rakyat tidak akan sama sekali membela kehendak mayoritas, akan tetapi hanya dan terus membela kehendak minoritas yang di-backing oleh para konglomerat dan kapitalis-sekuler. Dari titik inilah, seyogyanya dorongan ummat untuk terus mencampakkan Demokrasi harus terus disemarakkan. Setelah itu, ummat harus terus menyuarakan Khilafah untuk ditegakkan. Sistem mana lagi yang bisa menyelamatkan dilema mayoritas saat ini selain sistem Islam, Daulah Khilafah ?

Campakkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah !

Kamis. 19 Januari 2017

Oleh : Muhammad Alauddin Azzam (Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa HTI DIY)