Parah, Gamawan Salahkan Rakyat dari Keterlambatan e-KTP, Kalau Dikorupsi Salah Siapa?
Dakwah Media - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi seolah tak terima jika pemerintah disalahkan atas terhambatnya pengerjaan proyek e-KTP. Menurutnya, hambatan justru timbul lantaran banyak masyarakat yang belum menyerahkan data diri.
“Banyak (warga) yang tidak datang untuk menyerahkan data. Menurut undang-undang, yang aktif itu rakyat, bukan pemerintah,” kata Gamawan saat jadi saksi dalam sidang kasus e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/3).
Kata Mendagri rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, seharusnya masyarakat juga berinisiatif untuk datang ke kelurahan dan menyerahkan data diri. Agar kemudian, pelaksana proyek tidak perlu susah payah mensosialisasikan.
“Saya yakin sampai sekarang ada yang tidak datang untuk merekam,” tuduhnya.
Seperti diketahui, proyek e-KTP hingga kini pun masih berjalan meski sudah berganti menteri. Namun tetap saja ada kendala yang dihadapi seperti halnya blanko yang habis.
Bukan tak mungkin kendala-kendala itu merupakan akibat dari dugaan suap proyek e-KTP.
Pasalnya, dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus e-KTP, dari anggaran yang disahkan yakni Rp 5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan untuk proyek e-KTP, 49 persen disisanya ‘dibancaki’ oleh pihak Kemendagri, DPR, salah satunya Gamawan yang disebut menerima uang 4,5 juta dolar Amerika Serikat dan Rp 50 juta. [ac]
“Banyak (warga) yang tidak datang untuk menyerahkan data. Menurut undang-undang, yang aktif itu rakyat, bukan pemerintah,” kata Gamawan saat jadi saksi dalam sidang kasus e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/3).
Kata Mendagri rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, seharusnya masyarakat juga berinisiatif untuk datang ke kelurahan dan menyerahkan data diri. Agar kemudian, pelaksana proyek tidak perlu susah payah mensosialisasikan.
“Saya yakin sampai sekarang ada yang tidak datang untuk merekam,” tuduhnya.
Seperti diketahui, proyek e-KTP hingga kini pun masih berjalan meski sudah berganti menteri. Namun tetap saja ada kendala yang dihadapi seperti halnya blanko yang habis.
Bukan tak mungkin kendala-kendala itu merupakan akibat dari dugaan suap proyek e-KTP.
Pasalnya, dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus e-KTP, dari anggaran yang disahkan yakni Rp 5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan untuk proyek e-KTP, 49 persen disisanya ‘dibancaki’ oleh pihak Kemendagri, DPR, salah satunya Gamawan yang disebut menerima uang 4,5 juta dolar Amerika Serikat dan Rp 50 juta. [ac]
0 Response to "Parah, Gamawan Salahkan Rakyat dari Keterlambatan e-KTP, Kalau Dikorupsi Salah Siapa?"
Post a Comment