Menkeu Tak Bisa Jawab Dana Utang Larinya Kemana, Rizal Ramli Kritik Habis Kebijakan Pemerintah
Dakwah Media - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) tidak dapat menjawab kemana larinya dana utang yang telah ditarik dari pemerintah, baik berupa hutang dari Surat Berharga Negara (SBN) atau pun utang bilateral atau multilateral.
“Sebetulnya, uang hutang dan uang pajak berkumpul jadi satu di dalam kas negara. Tapi saya enggak bisa identifikasi apakah ini uang hutang atau uang pajak,” ungkap SMI belum lama ini.
“Kemudian juga kita belanjakan ke pemda pemerintah pusat. Jadi enggak bisa katakan hutang US$ 1 perginya ke mana? Kalau pinjam untuk proyek pada ADB misalnya untuk irigasi, itu kita tahu langsung,” urai dia.
Terkait hal itu ekonom senior dan juga Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, mengkritik habis kebijakan pemerintah yang doyan ngutang, sampai-sampai SMI sendiri lupa uang itu larinya kemana.
Bahkan, Rizal juga menyorot dalih pemerintah yang selalu berlindung di belakang rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di bawah 30 persen. Sehingga pemerintah pun melakukan kebijakan ngutang yang agresif.
“Karena pada kondisi saat ini, yang paling penting dalam melihat hutang itu bukan indicator debt ratio to GDP. Tapi kemampuan untuk bayar! Yaitu debt service payment to revenue dan to export,” jelas Rizal, Kamis (27/7).
Masalahnya, sebut mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Presiden Jokowi ini, kemampuan pemerintah untuk membayar hutang-hutangnya sangat rendah. Sehingga kebijakan menarik hutang baru pun hanya digunakan untuk bayar bunga dan cicilan hutang.
“Kebijakan pemerintah dalam hal hutang itu, yang ada ‘gali lubang, dan buat lubang lebih dalam lagi’. Itu yang berbahaya. Padahal dengan pembayaran pokok dan bunga h1`hutang sudah memperlambat perekonomian,” jelas Rizal.
Sikap pemerintah yang tergantung dengan hutang sangat disayangkan. Padahal banya cara untuk membangun dengan tidak mengandalkan dari hutang baru. “Karena kalau ada niat, pasti ada cara (tidak tergantung sama hutang). Jadi, pasti bisa membangun tanpa hutang,” tandasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan, hutang-hutang yang ditarik pemerintah itu langsung masuk ke kas negara seperti layaknya penerimaan pajak, atau dengan kata lain menjadi satu dengan penerimaan pajak.
“Tapi kalau pun dana hutang tak teridentifikasi lari kemana, saya masih bisa tahu secara persis berapa jumlah surat berharga negara yang diterbitkan, tanggal berapa diterbitkan, suku bunganya berapa dan jatuh temponya kapan,” klaim Menkeu.
Berdasar Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, hutang pemerintah sendiri per Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun. Atau naik Rp34,19 triliun dari bulan Mei 2017 yang di posisi Rp3.673,33 triliun. [bi]
“Sebetulnya, uang hutang dan uang pajak berkumpul jadi satu di dalam kas negara. Tapi saya enggak bisa identifikasi apakah ini uang hutang atau uang pajak,” ungkap SMI belum lama ini.
“Kemudian juga kita belanjakan ke pemda pemerintah pusat. Jadi enggak bisa katakan hutang US$ 1 perginya ke mana? Kalau pinjam untuk proyek pada ADB misalnya untuk irigasi, itu kita tahu langsung,” urai dia.
Terkait hal itu ekonom senior dan juga Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, mengkritik habis kebijakan pemerintah yang doyan ngutang, sampai-sampai SMI sendiri lupa uang itu larinya kemana.
Bahkan, Rizal juga menyorot dalih pemerintah yang selalu berlindung di belakang rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di bawah 30 persen. Sehingga pemerintah pun melakukan kebijakan ngutang yang agresif.
“Karena pada kondisi saat ini, yang paling penting dalam melihat hutang itu bukan indicator debt ratio to GDP. Tapi kemampuan untuk bayar! Yaitu debt service payment to revenue dan to export,” jelas Rizal, Kamis (27/7).
Masalahnya, sebut mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Presiden Jokowi ini, kemampuan pemerintah untuk membayar hutang-hutangnya sangat rendah. Sehingga kebijakan menarik hutang baru pun hanya digunakan untuk bayar bunga dan cicilan hutang.
“Kebijakan pemerintah dalam hal hutang itu, yang ada ‘gali lubang, dan buat lubang lebih dalam lagi’. Itu yang berbahaya. Padahal dengan pembayaran pokok dan bunga h1`hutang sudah memperlambat perekonomian,” jelas Rizal.
Sikap pemerintah yang tergantung dengan hutang sangat disayangkan. Padahal banya cara untuk membangun dengan tidak mengandalkan dari hutang baru. “Karena kalau ada niat, pasti ada cara (tidak tergantung sama hutang). Jadi, pasti bisa membangun tanpa hutang,” tandasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan, hutang-hutang yang ditarik pemerintah itu langsung masuk ke kas negara seperti layaknya penerimaan pajak, atau dengan kata lain menjadi satu dengan penerimaan pajak.
“Tapi kalau pun dana hutang tak teridentifikasi lari kemana, saya masih bisa tahu secara persis berapa jumlah surat berharga negara yang diterbitkan, tanggal berapa diterbitkan, suku bunganya berapa dan jatuh temponya kapan,” klaim Menkeu.
Berdasar Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, hutang pemerintah sendiri per Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun. Atau naik Rp34,19 triliun dari bulan Mei 2017 yang di posisi Rp3.673,33 triliun. [bi]
0 Response to "Menkeu Tak Bisa Jawab Dana Utang Larinya Kemana, Rizal Ramli Kritik Habis Kebijakan Pemerintah"
Post a Comment