Pemerintah Harus Bisa Buktikan Adanya Ancaman di Telegram
Dakwah Media - alah satu alasan pemerintah memblokir layanan percakapan Telegram karena sering dipakai kelompok teroris.
Terkait hal ini, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik PUSHAMI, Jaka Setiawan mempertanyakan alasan tersebut dan meminta pemerintah untuk membuktikannya.
“Pemerintah harus membuktikan kepada publik tuduhan itu. Jadi masalah kepemerintahan adalah akuntabilitas statement. Pemerintah harus buktikan kalau Telegram ini menganggu keamanan,” katanya pada Kiblat.net saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (23/07).
Soal tuduhan bahwa Telegram digunakan teroris, ia mengungkapkan bahwa Telegram penggunanya belum sebanyak WhatsApp dan Facebook. Menurutnya aplikasi itu bisa digunakan untuk menggerakkan massa.
“Tapi jika tuduhannya adalah digunakan jaringan tertentu misalnya, ya pemerintah harus buktikan bahwa benar ada ancaman, kasusnya dan peristiwanya seperti apa, harus dijelaskan,” ujarnya.
Jaka juga mengungkapkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap kebijakan publik haruslah disertai argumentasi dari pemerintah. “Ini kan masalah kebijakan publik, jadi publik harus dengar apa argumentasi pemerintah,” tegasnya. [kn]
Terkait hal ini, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik PUSHAMI, Jaka Setiawan mempertanyakan alasan tersebut dan meminta pemerintah untuk membuktikannya.
“Pemerintah harus membuktikan kepada publik tuduhan itu. Jadi masalah kepemerintahan adalah akuntabilitas statement. Pemerintah harus buktikan kalau Telegram ini menganggu keamanan,” katanya pada Kiblat.net saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (23/07).
Soal tuduhan bahwa Telegram digunakan teroris, ia mengungkapkan bahwa Telegram penggunanya belum sebanyak WhatsApp dan Facebook. Menurutnya aplikasi itu bisa digunakan untuk menggerakkan massa.
“Tapi jika tuduhannya adalah digunakan jaringan tertentu misalnya, ya pemerintah harus buktikan bahwa benar ada ancaman, kasusnya dan peristiwanya seperti apa, harus dijelaskan,” ujarnya.
Jaka juga mengungkapkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap kebijakan publik haruslah disertai argumentasi dari pemerintah. “Ini kan masalah kebijakan publik, jadi publik harus dengar apa argumentasi pemerintah,” tegasnya. [kn]
0 Response to "Pemerintah Harus Bisa Buktikan Adanya Ancaman di Telegram"
Post a Comment