Pengamat: Watak Neolib Kebijakan Rezim Jokowi akan Miskinkan Rakyat
Dakwah Media - Beberapa kebijakan sektor keuangan yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belakangan ini jelas menyiratkan watak neolib yang kental. Antara lain, bernafsu mengintip rekening dengan saldo Rp200 juta dan mengenakan PPN bagi gula tebu rakyat.
Demikian dikatakan Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi dalam pernyataan kepada intelijen (28/07).
Menurut Edy, bisa dikatakan, kebijakan Pemerintahan Jokowi telah memiskinkan rakyat. Hal itu terlihat dari kebijakan menurunkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta/bulan menjadi disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP).
“Sangat ngeri akibatnya, menurunkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi sesuai UMP. Tolong bagaimana buruh di Jateng yang menerima UMP Rp 1.367.000 atau di Jatim UMP-nya mengatur uang untuk hidup sebulan,” papar Edy.
Edy memastikan bahwa kebijakan itu akan menyebabkan daya beli rakyat bakal makin terpukul. Sudah begitu, rakyat yang pendapatannya rendah jadi terjangkau pajak.
Padahal kata Edy, dengan pendapatan yang relatif baik, daya beli pun membaik sehingga memacu perekonomian. “Jangan lupa, 57% ekonomi Indonesia digerakkan konsumsi masyarakat,” ungkap Edy.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret naik menjadi 1,83. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada September 2016 yang 1,74. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan yang naik dari 0,44 jadi 0,46.
Dalam hal ini, kata Edy, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
“Kalau indeks kedalaman naik, artinya tingkat kedalaman kemiskinan kian dalam. Jarak antara rata-rata pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan makin jauh. Akibatnya, upaya mengentaskan penduduk miskin menjadi lebih sulit lagi,” pungkas Edy. [ici]
Related
“Sangat ngeri akibatnya, menurunkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi sesuai UMP. Tolong bagaimana buruh di Jateng yang menerima UMP Rp 1.367.000 atau di Jatim UMP-nya mengatur uang untuk hidup sebulan,” papar Edy.
Edy memastikan bahwa kebijakan itu akan menyebabkan daya beli rakyat bakal makin terpukul. Sudah begitu, rakyat yang pendapatannya rendah jadi terjangkau pajak.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret naik menjadi 1,83. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada September 2016 yang 1,74. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan yang naik dari 0,44 jadi 0,46.
Dalam hal ini, kata Edy, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
“Kalau indeks kedalaman naik, artinya tingkat kedalaman kemiskinan kian dalam. Jarak antara rata-rata pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan makin jauh. Akibatnya, upaya mengentaskan penduduk miskin menjadi lebih sulit lagi,” pungkas Edy. [ici]
Plis Like Fanpage Kami ya
0 Response to "Pengamat: Watak Neolib Kebijakan Rezim Jokowi akan Miskinkan Rakyat"
Post a Comment