Luhut Pusing, Reklamasi Miskinkan Puluhan Ribu Nelayan
Dakwah Media - Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta harus ditolak karena jelas akan merusak ekosistem laut dan membuat puluhan ribu nelayan semakin miskin.
“Reklamasi itu membuat nelayan semakin miskin, dan hanya menguntungkan bagi masyarakat golongan tertentu,” kata aktivis Effendi Saman dalam orasinya di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/10).
Saman menegaskan, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla juga telah menyalahgunakan konsep pembangunan agraria dan akan berpotensi melanggar UUD 1945.
“Dengan memberikan izin pengusaha lahan agraria kepada pihak asing, termasuk dengan memberikan izin HGU/HGB dalam pembangunan proyek Reklamasi,” sambungnya.
Menurut Koordinator Aksi Koalisi Penagih Hutang ini, reklamasi terbukti mencederai masyarakat secara menyeluruh dan menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu.
Jangan ‘Ngotot’
Sementara itu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah tidak memaksakan kehendaknya soal reklamasi. Sebaiknya pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta duduk bersama membahas persoalan tersebut tanpa saling memaksakan kehendak.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu merasa berhadap-hadapan dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini. “Ya saya kira ini negeri yang bukan ngotot-ngototan ya. Dan bukan mentang-mentang ini negeri yang kemudian kewenangan-kewenangan itu sudah dibagi mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah daerah,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, rakyat Indonesia di Jakarta sudah memberikan keputusannya yaitu memilih Anies-Sandi yang waktu itu programnya menolak reklamasi dan toh waktu itu sudah tegas moratorium.
Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman tak seharusnya mencabut moratorium reklamasi.
Menko Pusing
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak juga menginginkan kalau proyek reklamasi akhirnya menjadi rusak. Kebijakan tersebut (reklamasi) jelas sudah ada kajian studinya, dan tidak bisa dianulir.
“Saya jadi pusing juga soal reklamasi ini. Saya tidak ingin (juga) reklamasi mau rusak. Saya punya anak-cucu. Hanya itu semua dipolitisasi,” kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di hadapan peserta Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung, Kamis (19/10).
Ia mengatakan proyek reklamasi yang ada di Indonesia sudah ada pada pemerintahan sebelumnya dan sudah melalui kajian studi yang komprehensif. “Kami juga tidak mau menganulir kebijakan yang sudah ditetapkan. (Ada yang bilang) terima duit. Terima duit dari mana?” katanya.
Ditindak
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno, akan melakukan penindakan bersama aparat penegak hukum terkait adanya patroli ilegal yang dilakukan pihak pengembang proyek reklamasi pesisir pantai utara Jakarta. Hal itu menanggapi insiden pengusiran reporter televisi swasta nasional yang tengah melakukan reportase di kawasan perairan laut reklamasi.
“Ya pasti akan ditindak bersama aparat, jika mereka melanggar hukum. Mereka itu membangun di atas ruang publik dan ijin-ijinnya tidak lengkap serta banyak menabrak aturan,” kata Aktivis Lingkungan Hidup Reiza Patters saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/10).
“Seharusnya bukan malah merasa menguasai wilayah, karena ruang laut itu milik rakyat Indonesia, bukan milik perorangan atau korporasi,” tambahnya.[htc]
“Reklamasi itu membuat nelayan semakin miskin, dan hanya menguntungkan bagi masyarakat golongan tertentu,” kata aktivis Effendi Saman dalam orasinya di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/10).
Saman menegaskan, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla juga telah menyalahgunakan konsep pembangunan agraria dan akan berpotensi melanggar UUD 1945.
“Dengan memberikan izin pengusaha lahan agraria kepada pihak asing, termasuk dengan memberikan izin HGU/HGB dalam pembangunan proyek Reklamasi,” sambungnya.
Menurut Koordinator Aksi Koalisi Penagih Hutang ini, reklamasi terbukti mencederai masyarakat secara menyeluruh dan menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu.
Jangan ‘Ngotot’
Sementara itu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah tidak memaksakan kehendaknya soal reklamasi. Sebaiknya pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta duduk bersama membahas persoalan tersebut tanpa saling memaksakan kehendak.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu merasa berhadap-hadapan dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini. “Ya saya kira ini negeri yang bukan ngotot-ngototan ya. Dan bukan mentang-mentang ini negeri yang kemudian kewenangan-kewenangan itu sudah dibagi mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah daerah,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, rakyat Indonesia di Jakarta sudah memberikan keputusannya yaitu memilih Anies-Sandi yang waktu itu programnya menolak reklamasi dan toh waktu itu sudah tegas moratorium.
Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman tak seharusnya mencabut moratorium reklamasi.
Menko Pusing
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak juga menginginkan kalau proyek reklamasi akhirnya menjadi rusak. Kebijakan tersebut (reklamasi) jelas sudah ada kajian studinya, dan tidak bisa dianulir.
“Saya jadi pusing juga soal reklamasi ini. Saya tidak ingin (juga) reklamasi mau rusak. Saya punya anak-cucu. Hanya itu semua dipolitisasi,” kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di hadapan peserta Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung, Kamis (19/10).
Ia mengatakan proyek reklamasi yang ada di Indonesia sudah ada pada pemerintahan sebelumnya dan sudah melalui kajian studi yang komprehensif. “Kami juga tidak mau menganulir kebijakan yang sudah ditetapkan. (Ada yang bilang) terima duit. Terima duit dari mana?” katanya.
Ditindak
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno, akan melakukan penindakan bersama aparat penegak hukum terkait adanya patroli ilegal yang dilakukan pihak pengembang proyek reklamasi pesisir pantai utara Jakarta. Hal itu menanggapi insiden pengusiran reporter televisi swasta nasional yang tengah melakukan reportase di kawasan perairan laut reklamasi.
“Ya pasti akan ditindak bersama aparat, jika mereka melanggar hukum. Mereka itu membangun di atas ruang publik dan ijin-ijinnya tidak lengkap serta banyak menabrak aturan,” kata Aktivis Lingkungan Hidup Reiza Patters saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/10).
“Seharusnya bukan malah merasa menguasai wilayah, karena ruang laut itu milik rakyat Indonesia, bukan milik perorangan atau korporasi,” tambahnya.[htc]
0 Response to "Luhut Pusing, Reklamasi Miskinkan Puluhan Ribu Nelayan"
Post a Comment