SALAM KEHANCURAN ‘DEMOKRASI’
Dakwah Media - Sejak Indonesia diproklamasikan, demokrasi adalah sistem politik yang dipilih. Berbagai bentuk demokrasi telah diterapkan; mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila hingga kembali lagi ke demokrasi liberal.
Di bidang ekonomi, negeri ini memang sempat terpengaruh sosialisme pada masa Orde Lama. Namun kemudian, kapitalisme-liberalisme adalah sistem ekonomi yang diberlakukan. Penerapan sistem ekonomi tersebut semakin menjadi-jadi pasca Reformasi. Ini ditandai dengan doktrin-doktrin ekonomi liberal yang dijalankan seperti pembatasan peran negara sebatas regulator, pasar bebas, pencabutan subsidi dan privatisasi.
Pertanyaan penting penting tentu patut diajukan: Apakah setelah menerapkan demokrasi selama puluhan tahun, Indonesia menjadi lebih baik? Apakah setelah menjalankan sistem ekonomi liberal sekian lama, Indonesia menjadi lebih sejahtera?
Kebobrokan Demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seantero negeri. Ada 101 daerah yang akan memilih kepala daerah baru dengan menggunakan uang rakyat, termasuk Pilkada DKI Jakarta yang masih sangat panas dan menjadi perbincangan nasional. Anggaran dana yang disiapkan untuk proses Pilkada ini juga cukup fantastis yakni mencapai 4,2 Triliun (pikiran-rakyat.com). Hal ini menunjukan demokrasi berbaiaya ‘mahal’.
Dana pesta demokrasi juga harus dirogoh mahal oleh para peserta pemilu, baik itu Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang calon anggota legislatif DPR wajarnya mengeluarkan rata-rata dana sebesar Rp1,18 miliar. Mahalnya proses demokrasi di Indonesia ini akan membuka pula peluang korupsi.
Kezaliman demi kezaliman dari setiap rezim selalu dirasakan rakyat. Pencabutan subsidi BBM yang dalam bentuk kanaikan harga BBM awal januari 2017 dan menyerahkan harga BBM kepada pasar adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab dalam sistem liberal, negara tidak boleh campur tangan dalam mekanisme pasar.
Pengelolaan tambang-tambang yang depositnya melimpah oleh swasta adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab, dalam ekonomi liberal negara tidak boleh terlibat dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.
Menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab, ketika negara dilarang melakukan kegiatan ekonomi, maka negara tidak mendapat sumber pendapatan dari sana. Maka, cara paling mudah untuk mendapatkan pendapatan adalah mengambil pajak.
Kasus Penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menistakan al-Quran khususnya surat al-Maidah ayat 51. Hal itu dia lakukan di hadapan masyarakat saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Saat itu, sebagaimana bisa disaksikan di Youtube, Ahok menyatakan, “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake Surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.” (Republika.co.id, 10/10).
Kebebasan yang mendasari demokrasi akhirnya berdampak sistemis bagi manusia. Mereka tak malu lagi dalam penistaan agama dan ulama’. Kebebasan berpendapat digunakan untuk menyerang Islam. pada akhirnya umat yang memiliki kesadaran bangkit dan reaksi untuk melakukan perlawanan. Berbagai komponen umat Islam terhadap sikap Ahok yang telah menistakan al-Quran itu. MUI Mengeluarkan fatwa bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikategorikan: (1) menghina al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3 pun berlangsung . Peserta aksi berasal dari seluruh Indonesia; dari Aceh hingga Papua, dari yang usia muda sampai lanjut usia, laki-laki dan perempuan, dari rakyat biasa, profesional, artis hingga pejabat. Masyarakat dari berbagai pelosok negeri ini bergerak ikhlas dan spontan menuntut hal yang sama: Adili Ahok, penista al-Quran dan penghina ulama!
Alih-alih mereka mendapatkan keadilan, justru hukum direkayasa untuk membebaskan Ahok. saksi-saksi ahli sengaja dicari dari kalangan yang cenderung berpihak atau bahkan membela Ahok. Jika lebih banyak saksi ahli yang memberikan keterangan berpihak atau bahkan membela Ahok, maka Ahok bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini makin meneguhkan anggapan masyarakat bahwa rezim Jokowi dan Polri membela dan melindungi Ahok. Di belakang Ahok ini ada kepentingan politik besar yang terkait dengan kepentingan bisnis. Bisnis tersebut terkait dengan pejabat. Di situ ada korupsi dan kolusi sebagaimana tampak pada kasus Reklamasi dan Sumber Waras yang kasusnya terus diulur-ulur oleh KPK. Namun, ketika Ahok menista agama, aparat sudah tidak bisa berkelit lagi karena umat Islam marah.
Puncaknya terjadi Aksi 212. Tampak sekali, dan sangat menyedihkan, aparat hukum menjadi alat politik jahat dari kelompok tertentu. Menguatnya peran ulama di tengah masyarakat pasca aksi 411, 212 dan 112, tak pelak membuat berbagai kalangan yang kepentingannya terganggu kalang-kabut. Muncul berbagai kriminalisasi terhadap para ulama yang merupakan tokoh di balik berbagai aksi yang menguatkan nilai keberislaman masyarakat.
Menuju Jurang
Contoh di atas adalah sebagian kecil dari berbagai fakta kebobrokan demokrasi yang diterapkan di negeri ini, Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, otoritas menetapkan hukum ada di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Disinilah hukum dibuat untuk kepentingan mereka para pembuat hukum, sehingga hukum dijalankan sesuai selera penguasa. Salam kehancuran demokrasi. Kini saatnya umat sadar untuk kembali kepada Islam yang sejati. Ya Allah mudahkan kami untuk kembali kepada Syariah-Mu agar bisa diterapkan dalam kehidupan ini. Kami rindu negeri yang berkah dan baldatun thoyyibun wa rabbun ghafur.
Oleh: Rohmad Maulana, S.Pd.I (Aktifis Bojonegoro)
Di bidang ekonomi, negeri ini memang sempat terpengaruh sosialisme pada masa Orde Lama. Namun kemudian, kapitalisme-liberalisme adalah sistem ekonomi yang diberlakukan. Penerapan sistem ekonomi tersebut semakin menjadi-jadi pasca Reformasi. Ini ditandai dengan doktrin-doktrin ekonomi liberal yang dijalankan seperti pembatasan peran negara sebatas regulator, pasar bebas, pencabutan subsidi dan privatisasi.
Pertanyaan penting penting tentu patut diajukan: Apakah setelah menerapkan demokrasi selama puluhan tahun, Indonesia menjadi lebih baik? Apakah setelah menjalankan sistem ekonomi liberal sekian lama, Indonesia menjadi lebih sejahtera?
Kebobrokan Demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seantero negeri. Ada 101 daerah yang akan memilih kepala daerah baru dengan menggunakan uang rakyat, termasuk Pilkada DKI Jakarta yang masih sangat panas dan menjadi perbincangan nasional. Anggaran dana yang disiapkan untuk proses Pilkada ini juga cukup fantastis yakni mencapai 4,2 Triliun (pikiran-rakyat.com). Hal ini menunjukan demokrasi berbaiaya ‘mahal’.
Dana pesta demokrasi juga harus dirogoh mahal oleh para peserta pemilu, baik itu Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang calon anggota legislatif DPR wajarnya mengeluarkan rata-rata dana sebesar Rp1,18 miliar. Mahalnya proses demokrasi di Indonesia ini akan membuka pula peluang korupsi.
Kezaliman demi kezaliman dari setiap rezim selalu dirasakan rakyat. Pencabutan subsidi BBM yang dalam bentuk kanaikan harga BBM awal januari 2017 dan menyerahkan harga BBM kepada pasar adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab dalam sistem liberal, negara tidak boleh campur tangan dalam mekanisme pasar.
Pengelolaan tambang-tambang yang depositnya melimpah oleh swasta adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab, dalam ekonomi liberal negara tidak boleh terlibat dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.
Menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara adalah kebijakan yang lahir dari sistem ekonomi liberal. Sebab, ketika negara dilarang melakukan kegiatan ekonomi, maka negara tidak mendapat sumber pendapatan dari sana. Maka, cara paling mudah untuk mendapatkan pendapatan adalah mengambil pajak.
Kasus Penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menistakan al-Quran khususnya surat al-Maidah ayat 51. Hal itu dia lakukan di hadapan masyarakat saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Saat itu, sebagaimana bisa disaksikan di Youtube, Ahok menyatakan, “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake Surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.” (Republika.co.id, 10/10).
Kebebasan yang mendasari demokrasi akhirnya berdampak sistemis bagi manusia. Mereka tak malu lagi dalam penistaan agama dan ulama’. Kebebasan berpendapat digunakan untuk menyerang Islam. pada akhirnya umat yang memiliki kesadaran bangkit dan reaksi untuk melakukan perlawanan. Berbagai komponen umat Islam terhadap sikap Ahok yang telah menistakan al-Quran itu. MUI Mengeluarkan fatwa bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikategorikan: (1) menghina al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3 pun berlangsung . Peserta aksi berasal dari seluruh Indonesia; dari Aceh hingga Papua, dari yang usia muda sampai lanjut usia, laki-laki dan perempuan, dari rakyat biasa, profesional, artis hingga pejabat. Masyarakat dari berbagai pelosok negeri ini bergerak ikhlas dan spontan menuntut hal yang sama: Adili Ahok, penista al-Quran dan penghina ulama!
Alih-alih mereka mendapatkan keadilan, justru hukum direkayasa untuk membebaskan Ahok. saksi-saksi ahli sengaja dicari dari kalangan yang cenderung berpihak atau bahkan membela Ahok. Jika lebih banyak saksi ahli yang memberikan keterangan berpihak atau bahkan membela Ahok, maka Ahok bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini makin meneguhkan anggapan masyarakat bahwa rezim Jokowi dan Polri membela dan melindungi Ahok. Di belakang Ahok ini ada kepentingan politik besar yang terkait dengan kepentingan bisnis. Bisnis tersebut terkait dengan pejabat. Di situ ada korupsi dan kolusi sebagaimana tampak pada kasus Reklamasi dan Sumber Waras yang kasusnya terus diulur-ulur oleh KPK. Namun, ketika Ahok menista agama, aparat sudah tidak bisa berkelit lagi karena umat Islam marah.
Puncaknya terjadi Aksi 212. Tampak sekali, dan sangat menyedihkan, aparat hukum menjadi alat politik jahat dari kelompok tertentu. Menguatnya peran ulama di tengah masyarakat pasca aksi 411, 212 dan 112, tak pelak membuat berbagai kalangan yang kepentingannya terganggu kalang-kabut. Muncul berbagai kriminalisasi terhadap para ulama yang merupakan tokoh di balik berbagai aksi yang menguatkan nilai keberislaman masyarakat.
Menuju Jurang
Contoh di atas adalah sebagian kecil dari berbagai fakta kebobrokan demokrasi yang diterapkan di negeri ini, Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, otoritas menetapkan hukum ada di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Disinilah hukum dibuat untuk kepentingan mereka para pembuat hukum, sehingga hukum dijalankan sesuai selera penguasa. Salam kehancuran demokrasi. Kini saatnya umat sadar untuk kembali kepada Islam yang sejati. Ya Allah mudahkan kami untuk kembali kepada Syariah-Mu agar bisa diterapkan dalam kehidupan ini. Kami rindu negeri yang berkah dan baldatun thoyyibun wa rabbun ghafur.
Oleh: Rohmad Maulana, S.Pd.I (Aktifis Bojonegoro)
0 Response to "SALAM KEHANCURAN ‘DEMOKRASI’"
Post a Comment