Ironis, Saat Menolak Pemimpin Kafir Landasannya Bukan Iman melainkan Ekonomi
Dakwah Media - Ratusan buruh menyesal sudah memilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka merasa sudah dibohongi dan dikhianati lantaran keduanya tidak menepati janji semasa kampanye.
Seperti yang dirasakan Zulfandi misalnya. Pria yang bekerja di pabrik kalkulator di Cilincing ini mengaku hanya mendapatkan Rp 3,6 juta per bulan, padahal dirinya pernah dijanjikan kalau honornya akan lebih dari itu.
"Saya nyesal sudah milih Anies-Sandi. Kalau soal (honor) , lebih baik Ahok deh (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," sesal Zulfandi saat ditemui di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).
Dia tak menyangka, sikap Anies dan Sandiaga saat ini sangat berbeda dengan janji semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Khususnya terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3,6 juta.
Padahal para buruh tersebut memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena menganggap pola pikir mereka jauh lebih baik dari Ahok. Kala itu dia yakin dua pemimpin baru tersebut tidak gampang lupa dengan janjinya.
"Kita enggak pernah pilih, kalau yang kita calonkan orang sakit ingatan," kata Zulfandi.
Perwakilan buruh lainnya mengungkit kembali sikap gubernur-gubernur pendahulu Anies. Menurut mereka, semuanya sama-sama pembohong.
"Kalau mau pilkada blusukan, datang ke kampung-kampung, datang ke kampung saya tuh. Datang ke got-got nyemplung, datangi buruh cuma diskusi," kata buruh lainnya dalam orasi.
Penetapan UMP 2018 menjadi titik awal kekecewaan para buruh terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Besaran UMP yang ditetapkan dinilai tidak sesuai keinginan mereka.
Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.
Sedangkan keinginan buruh besar UMP 2018 adalah Rp 3,9 juta. Ketika demo berlangsung, mereka membawa spanduk besar berisi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Beginilh jika tidak memilih pemimpin kafir landasannya bukan iman, sungguh sangat disayangkn perjuangan yang sudah dicatat sebagai amalan sholeh terhapus dengan dan tersia-siakan karena calon yang diusung tak menepati sebagian dari tuntutan.
Disinilah butuh kedewasaan politik umat islam, sehingga menolak pemimpin kafir bukan karena perhitungan ekonomi namun murni karena iman.
Disisi lain, selama negara masih menetapkan aturan bukan islam maka selama itu juga islam tak dapat memeberikan kerahmatannya secara sempurna, namun jangan sampai rakyat menjadi memiliki stigma negtif tentnag Islam hanya karena diusung oleh partai atau organisasi atau pemimipin yang naik menyuarkan Islam namun tak memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Karena sngat mustahil menjadikan Islam sebgai rahmat saat Islam itu sendiri belum diterapkan secara kaffah. [pic]
Seperti yang dirasakan Zulfandi misalnya. Pria yang bekerja di pabrik kalkulator di Cilincing ini mengaku hanya mendapatkan Rp 3,6 juta per bulan, padahal dirinya pernah dijanjikan kalau honornya akan lebih dari itu.
"Saya nyesal sudah milih Anies-Sandi. Kalau soal (honor) , lebih baik Ahok deh (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," sesal Zulfandi saat ditemui di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).
Dia tak menyangka, sikap Anies dan Sandiaga saat ini sangat berbeda dengan janji semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Khususnya terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3,6 juta.
Padahal para buruh tersebut memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena menganggap pola pikir mereka jauh lebih baik dari Ahok. Kala itu dia yakin dua pemimpin baru tersebut tidak gampang lupa dengan janjinya.
"Kita enggak pernah pilih, kalau yang kita calonkan orang sakit ingatan," kata Zulfandi.
Perwakilan buruh lainnya mengungkit kembali sikap gubernur-gubernur pendahulu Anies. Menurut mereka, semuanya sama-sama pembohong.
"Kalau mau pilkada blusukan, datang ke kampung-kampung, datang ke kampung saya tuh. Datang ke got-got nyemplung, datangi buruh cuma diskusi," kata buruh lainnya dalam orasi.
Penetapan UMP 2018 menjadi titik awal kekecewaan para buruh terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Besaran UMP yang ditetapkan dinilai tidak sesuai keinginan mereka.
Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.
Sedangkan keinginan buruh besar UMP 2018 adalah Rp 3,9 juta. Ketika demo berlangsung, mereka membawa spanduk besar berisi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Beginilh jika tidak memilih pemimpin kafir landasannya bukan iman, sungguh sangat disayangkn perjuangan yang sudah dicatat sebagai amalan sholeh terhapus dengan dan tersia-siakan karena calon yang diusung tak menepati sebagian dari tuntutan.
Disinilah butuh kedewasaan politik umat islam, sehingga menolak pemimpin kafir bukan karena perhitungan ekonomi namun murni karena iman.
Disisi lain, selama negara masih menetapkan aturan bukan islam maka selama itu juga islam tak dapat memeberikan kerahmatannya secara sempurna, namun jangan sampai rakyat menjadi memiliki stigma negtif tentnag Islam hanya karena diusung oleh partai atau organisasi atau pemimipin yang naik menyuarkan Islam namun tak memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Karena sngat mustahil menjadikan Islam sebgai rahmat saat Islam itu sendiri belum diterapkan secara kaffah. [pic]
0 Response to "Ironis, Saat Menolak Pemimpin Kafir Landasannya Bukan Iman melainkan Ekonomi"
Post a Comment