Berita Hoax, Kebijakan Hoax, Penguasa Hoax?

“Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik punya, media punya. Orang marah, tapi itulah faktanya,” ujar Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam 17 Januari 2017.

Dakwah Media - Informasi menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Akan sangat mengecewakan jika informasi yang tadinya diyakini kebenarannya atau bahkan menjadi opini umum dan ternyata bohong, alias hoax.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan pihaknya lebih cepat merespons berita bohong atau hoax. "Presiden menyampaikan agar lebih tegas merespons isu di media sosial," ucapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016. (Tempo, 26/12)

Pemerintah tengah gencar sosialisasi gerakan anti hoax. Dan semangat ini disambut antusias oleh kepala daerah. Salah satunya kunjungan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin ke Kabupaten Bondowoso, disambut langsung oleh Bupati Bondowoso H Amin Sahid Husni dan Wakil Bupati KH Salwa Arifin di Pendopo Bupati, Jumat (13/1/2017). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga bertemu dan bersilaturahmi dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Menteri Agama mengajak semua ulama dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih media sosial. Menurutnya, perlu ada pemahaman yang benar untuk memfilter dan mencari kejelasan sebuah informasi yang didapat dari medsos. (Bharata, 14/1)

Tanggung Jawab Pemerintah

Ide yang digagas pemerintah adalah ide bagus, jika hal itu dilakukan atas dasar kesadaran akan tanggung jawab negara dalam mengedukasi masyarakat dan netizen Indonesia. Guna melindungi rakyatnya dari informasi bohong, berbahaya dan tidak bermanfaat.

Prinsipnya jangan sampai masyarakat menjadi penikmat berita bohong, apalagi menjadi penyebarnya. Kebohongan sekecil apapun, jika disebar, dan terus menerus akan membesar. Dan ini berbahaya.

Pemerintah lebih menekankan untuk tidak mudah mempercayai berita yang tersebar di sosmed. Karena memang derasnya arus informasi di sosmed sulit dikendalikan. Namun, sumber berita yang masyarakat terima tidak semuanya dari sosmed tak sedikit pula dari media mainstream.

Pemerintah harusnya fair,  media sosial perlu dikontrol tapi media-media besar mainstream juga perlu dikoreksi. Pemberitaannya yang tebang pilih,  dan framing yang tendensius terhadap umat islam

Terlebih lagi akhir-akhir ini banyak media islam yang justru diblokir. Salah satunya islampos.com. Jika pemerintah memang konsisten tujuan dari  gerakan anti  hoax untuk melindungi masyarakat. Harusnya pemerintah juga melindungi masyarakat  dari nilai-niali sekular.

Bukankah masyarakat beralih mengambil dan menebar informasi lewat sosmed karena hilangnya kepercayan, jenuh, terhadap framing media mainstream? Ketidakimbangan dalam menyampaikan berita membuat netizen mengambil jalannya sendiri.

Gerakan Panik

Islam mulai bangkit. Masyarakat mulai cerdas melihat keburukan akibat sistem saat ini.  Pemerintah merasakan hal ini. Aksi 411 dan 212 berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menghalangi aksi tersebut. Dan sosmed sangat berperan besar dalam penyebaran opini islam.

Jangan sampai gerakan anti hoax ini, karena pemerintah merasa terancam oleh derasnya arus opini islam. Dan gerakan ini menjadikan cara untuk membungkam.

Dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung melayangkan kritik keras pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani hoax atau berita bohong. Menurut dia, pemerintah saat ini sedang panik.

“Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa saja. Kayak orang hanyut, dia mau raih apa saja. Entah itu kaleng bekas hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis, sebenarnya,” kata Rocky dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang bertemakan Hoax di TVOne, Selasa (17/1), malam.

Menurut Rocky, rezim saat ini semacam ingin mengendalikan kebenaran sesuai dengan standarnya. Dia pun mencurigai ada kebohongan yang disembunyikan dalam upaya keras pemerintah melawan hoax. “Rezim itu, kalau dia terus menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan,” kata Rocky (republika, 18/1).

Kebijakan-kebijakan berbalut make up keadilan, nyatanya hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Toleransi yang digaung-gaungkan, nyatanya tak berlaku untuk muslim. Anti deskriminasi, nyatanya islam dimana-mana di deskriminasi. Dalam sistem kapitalis sekular saat ini, hoax ada dimana-mana. Bahkan diinstitusionalisasi.

Kebijakan pemerintah menaikkan TDL 900-1300 watt dengan dalih banyak dipakai industri. Kenyataanya banyak rumah tangga yang terkena dampak kenaikan ini.

Belum lagi kebijakan pemerintah menghapus subsidi BBM dengan dalih banyak dipakai mobil mewah. Wal hasil rakyat kecil terkena dampaknya. Ini kebijakan berdalih keadilan nyatanya kedzoliman.

Setuju, hoax harus diberantas. Dan muslim sebagai khairu ummah harus bersih dari kebohongan. Ayo budayakan anti hoax TAPI perjuangkan juga rezim anti kebijakan hoax! Oleh : Mimin Asy Syahidah (analis di Muslimah Voice)

Share this post